JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai penyadapan Presiden Prabowo Subianto sebagai persoalan yang jauh melampaui pelanggaran prosedur biasa. Penilaian itu ia sampaikan dalam konferensi pers di kantornya di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026) malam, tak lama setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Menurut Yusril, Presiden sudah mengetahui dirinya menjadi salah satu sasaran dugaan penyadapan itu. Informasi tersebut, kata dia, disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kepada kepala negara. Setelah menerima laporan itu, Presiden disebut memerintahkan agar perkara tersebut ditindaklanjuti lewat jalur hukum yang tegas dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sudah barang tentu Presiden tahu karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau,” kata Yusril. Ia menambahkan, “Bayangkan seorang Presiden diintersep, disadap, bayangkan para menteri disadap, dan kita sebenarnya tidak tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan, itu bukan masalah sederhana, itu masalah serius bagi sebuah negara.”

Yusril menekankan, sampai hari ini penyidik belum mengetahui untuk apa penyadapan itu dilakukan dan siapa yang berkepentingan di baliknya. Ketidakpastian itulah yang membuat pemerintah memandang kasus ini menyangkut keamanan dan kepentingan negara, bukan sekadar urusan internal kepolisian. Pemerintah, kata dia, akan mengevaluasi kewenangan serta mekanisme penyadapan bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Badan Siber dan Sandi Negara, agar perangkat serupa tidak disalahgunakan di kemudian hari.

Penyadapan Presiden Prabowo Dinilai Bukan Makar

Menjawab pertanyaan publik, Yusril menegaskan perkara ini sejauh ini tidak mengarah pada tindak pidana makar. Penyidik, ujarnya, hanya menerapkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia menguraikan tiga kategori makar dalam KUHP, yakni makar terhadap presiden, makar terhadap pemerintah, dan makar yang bertujuan memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu menyebut belum ada indikasi yang mengarah ke satu pun kategori itu.

“Sampai sejauh ini tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana, tapi semata-mata adalah penyadapan,” ujar Yusril. Motif, materi yang disadap, dan kepentingan di balik tindakan itu masih berada pada tahap awal penyidikan, sehingga publik diminta menunggu penjelasan resmi Mabes Polri dan tidak berspekulasi sebelum fakta-faktanya diumumkan.

Jangan Ada Keraguan Polri Menyidik Polri

Yusril juga meminta masyarakat menaruh kepercayaan pada Polri, meski para tersangka adalah anggota institusi itu sendiri. “Jangan ada keragu-raguan Polri menyidik Polri,” katanya. Ia meyakini penyelidikan dan penyidikan akan berjalan objektif dan transparan hingga perkara menjadi terang benderang, kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum dan disidangkan bila alat bukti sudah cukup. Penegakan hukum dalam perkara ini, tambahnya, akan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional serta komitmen Presiden menegakkan hukum secara profesional.

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Mereka diduga menyadap tanpa prosedur sejumlah nomor telepon sejak 2025 hingga 2026, bukan hanya milik Presiden dan para menteri, melainkan juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Penyadapan itu diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi, tidak berkaitan dengan penegakan hukum, dan jejak lognya diduga dihapus pada Oktober 2026. Ketiganya dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 UU ITE, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara untuk pasal pertama, dan kini ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim, sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

FlashNews sebelumnya memberitakan penetapan ketiga tersangka tersebut oleh Bareskrim Polri. Perkembangan penyidikan berikutnya, termasuk motif dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat, masih menunggu pendalaman penyidik.

Sumber: Espos (Antara), InvestorTrust, KanalNews.