Polri menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar penyadapan Prabowo. Kabar itu disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi di hadapan anggota dewan.

Suyudi menegaskan laporan itu menjadi dasar penyelidikan lanjutan, tetapi temuan penyadapan ilegal tidak serta-merta membuktikan telah terjadi makar. Penyelidikan difokuskan pada penelusuran pemberi perintah, tujuan penyadapan, dan personel yang diduga mengetahuinya.

Peran Empat Jenderal dalam Dugaan Makar Penyadapan Prabowo

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).

Menurut Suyudi, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, ketika Listyo masih menjabat Kapolri. Listyo diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan maupun lewat WhatsApp kepada Ahrie, yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Polri. Perintah itu disampaikan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi, dan Listyo menjadi penerima akhir hasil penyadapan.

Tiga tersangka lain diduga berperan berbeda. Slamet, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri saat itu, diduga menyetujui penyadapan dan meneruskan laporan hasil kepada Listyo. Eko, Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah dari Slamet atas arahan Listyo dan menyetujuinya lewat WhatsApp. Ahrie, pengganti Eko pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga meneruskan perintah Listyo kepada operator dan melaporkan hasilnya.

Melalui sistem PenLink X, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan untuk dilaporkan berjenjang hingga ke Listyo. Suyudi menyebut sasaran diduga mencakup Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, KPK, kejaksaan, internal Polri, hingga mahasiswa. Ia menegaskan daftar itu materi penyidikan, bukan bukti keterlibatan — mereka adalah korban yang diduga disadap.

28 Saksi Diperiksa, 15 Ponsel Disita

Kasus ini terungkap dari informasi seorang pelapor yang identitasnya dirahasiakan pada 30 Oktober 2026. Pelapor itu curiga setelah ada perintah membubarkan grup WhatsApp yang dipakai menyampaikan perintah penyadapan serta menghapus data hasil penyadapan pada sistem LIMS (Lawful Interception Management System) dan PenLink X.

Hingga Kamis ini, penyidik memeriksa 28 saksi dan enam ahli: 24 dari internal Polri, tiga dari penyedia telekomunikasi, serta satu dari vendor sistem penyadapan. Barang bukti yang disita meliputi 15 telepon genggam, tujuh flash disk, dua iPad, empat unit CPU, PC dan laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Listyo, Eko, dan Ahrie telah menjalani penahanan. Slamet ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 dan menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026 karena alasan kesehatan. Para tersangka dijerat pasal penyadapan ilegal dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, penghapusan data elektronik delapan tahun, serta akses ilegal enam hingga tujuh tahun.

Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak perkara itu diusut hingga ke pasal makar dan menyebutnya “perbuatan menikam dari belakang”. “Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar,” ucapnya. Menurut dia, dugaan penyadapan itu berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.

Perkara ini pengembangan dari penetapan tersangka oleh Bareskrim pada 4 November lalu, ketika Listyo Sigit ditetapkan sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo bersama dua jenderal lain yang ikut ditahan. Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menilai penyadapan Presiden Prabowo masalah serius, tetapi bukan makar. Kapolri menegaskan akan menindak tegas kasus penyadapan Prabowo, oknum internal Polri pun tak luput.

Sumber: CNA Indonesia, ntvnews.id