Kabar Gibran mundur dari Wapres menggemparkan jagat politik nasional pada Rabu malam, 11 November 2026. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, dan surat itu disebut sudah diserahkan langsung kepada Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu sore.

Budi Arie menyampaikan konfirmasi itu kepada sejumlah media, termasuk Reuters dan Tempo, Rabu malam. “Betul (Gibran mundur),” kata Budi Arie saat dimintai konfirmasi. Kepada Tempo, ia menyebut surat tersebut diserahkan kepada Presiden pada pukul 16.00 WIB. “Benar tadi jam 4 sore, Gibran sudah mengirimkan surat ke presiden untuk mundur dari jabatannya,” ujar Budi Arie.

Reuters melaporkan pengunduran diri itu berdasarkan keterangan tiga sumber politik: Budi Arie dan dua sumber di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dua sumber di MPR menyebut surat pengunduran diri secara formal akan disampaikan kepada lembaga itu pada Kamis pagi, dan Tempo melaporkan jadwalnya pukul 10.00 WIB.

Hingga Rabu malam, belum ada pengumuman resmi dari Istana maupun Sekretariat Wakil Presiden soal pengunduran diri itu. Kantor Gibran juga belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi Reuters. Karena itu, status jabatan Gibran secara ketatanegaraan masih menunggu penyelesaian proses formal di MPR.

Gibran Mundur dari Wapres di Tengah Desakan Pemakzulan

Kabar pengunduran diri ini muncul sehari setelah Gibran bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan selama sekitar dua setengah jam, Selasa, 10 November 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan itu dan menegaskan Presiden tidak menolak niat tersebut. “Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.

Gibran mengatakan Prabowo menyarankannya tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya lewat jalur hukum. “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” ujar Gibran kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Selasa sore, seraya menyebut akan menghadirkan dokumen pendidikan SD sampai S1 dan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Polemik dokumen pendidikan menjadi pemicu utama: pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa pendidikan luar negeri Gibran setara SMA. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menyatakan batal Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, lalu memerintahkan pencabutan surat tersebut.

Tekanan politik juga menguat di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Usulan itu diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, dan dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna DPR, Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB.

Dari 120 pengusul, PKS menyumbang 28 anggota, NasDem 19, PKB dan Demokrat masing-masing 18, PDIP 14, Golkar dan Gerindra masing-masing 11, serta PAN satu anggota. Jumlah itu setara 20,69 persen dari 580 anggota DPR periode 2024-2029. Namun dukungan awal itu belum berarti DPR secara kelembagaan menyetujui penggunaan HMP.

Mekanisme Pengganti Wapres dan yang Ditunggu Hari Ini

Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pengunduran diri wakil presiden harus dituangkan secara tertulis dan disampaikan kepada MPR. Setelah MPR menyatakan jabatan kosong, MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti, lalu memilih satu di antaranya paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Suasana di kompleks Kantor Wakil Presiden sempat ramai pada Rabu malam: sejumlah aparatur sipil negara terlihat berkumpul di pelataran kantor, sementara jumpa pers untuk menanggapi usulan HMP mendadak dibatalkan. Prabowo menyampaikan pidato panjang di acara partai Rabu malam tanpa menyinggung kabar itu, menurut Reuters.

Perkembangan selanjutnya bergantung pada dua agenda hari ini, penyerahan surat formal ke MPR dan rapat paripurna DPR. Publik menunggu pernyataan resmi Istana, Gibran, dan MPR soal status jabatan wakil presiden.

Sumber: Reuters, Tempo, CNN Indonesia