JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Pengumuman itu disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026) malam.
Dalam konferensi pers tersebut, Asep menyebut ketiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Nama-nama di balik inisial itu kemudian diidentifikasi media berdasarkan jabatan masing-masing: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama di Sespim Lemdiklat Polri. Ketiganya kini ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan, sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
Penetapan tersangka ini menjadi sorotan luas karena menyangkut mantan Kapolri yang kini duduk di lingkaran Istana. Listyo memimpin Polri sejak 27 Januari 2021, setelah dilantik Presiden Joko Widodo, dan diberhentikan dari jabatan Kapolri oleh Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026. Ia kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Latar itu membuat perkara ini menjadi ujian bagi Polri untuk menindak aparatnya sendiri.
Penyadapan Presiden Prabowo Diduga Berjalan Sejak 2025
Menurut Bareskrim, dugaan perbuatan itu berlangsung pada kurun 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi yang dipersyaratkan, dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Penyidik juga menduga tidak ada surat permohonan penyidik maupun laporan polisi yang mendahului pemakaian sistem tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan.
Sasaran yang diduga disadap tidak hanya nomor telepon Presiden. Asep menyebut daftar itu mencakup pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Penyidik juga menemukan dugaan perintah menghapus berkas hasil sadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS sekitar Oktober 2026, yang diduga dimaksudkan untuk menghilangkan jejak. Perkara ini sendiri bermula dari laporan seorang petugas yang mengetahui dugaan pelanggaran tersebut pada 30 Oktober 2026.
Untuk memperkuat penyidikan, Bareskrim menyatakan telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli. Sejumlah barang bukti turut disita, antara lain telepon genggam, satu unit iPad, dan beberapa flashdisk yang diduga berkaitan dengan perkara. Asep menegaskan prosesnya masih berada pada tahap awal, sehingga konstruksi perkara, peran masing-masing tersangka, dan kemungkinan perkembangan berikutnya masih terus didalami penyidik.
Pasal Berlapis dan Asas Praduga Tak Bersalah
Ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyangkut perbuatan melawan hukum mendengarkan, merekam, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, membawa ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik diancam maksimal enam tahun, sedangkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pengubahan atau penghapusan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak diancam maksimal delapan tahun.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan tujuan penyadapan tersebut masih didalami penyidik dan belum dapat diumumkan. Asep meminta proses ini dipahami sebagai tahapan awal penyidikan Direktorat Siber Bareskrim, bukan kesimpulan akhir.
Perlu ditegaskan, status tersangka bukan vonis. Ketiga perwira tinggi itu masih berhak atas pembelaan dan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perkembangan internal Polri sebelumnya juga pernah diberitakan FlashNews, termasuk pencopotan Kapolres Sukoharjo buntut penggeledahan pondok pesantren, yang menunjukkan penyidikan terhadap aparat sendiri bukan hal baru dalam tubuh Polri. Kini, publik menunggu apakah penyidikan kasus ini berhenti pada tiga nama tersebut atau berkembang lebih jauh.
Sumber: CNA.id, InvestorTrust, Bloomberg Technoz — konferensi pers Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Leave a Reply