Pedagang Cibiru Bandung yang terdampak penertiban di kawasan Bundaran Cibiru dipastikan tidak akan menerima kompensasi maupun ganti rugi dari pemerintah. Kepastian itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada Rabu, 4 November 2026, sehari setelah petugas membongkar 48 lapak di kawasan perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung tersebut.

Farhan menegaskan, ketiadaan kompensasi bukan berarti pedagang dilarang mencari nafkah di kawasan itu. Pemerintah Kota Bandung tetap membuka ruang bagi pedagang untuk berjualan, asalkan aktivitas mereka mengikuti penataan baru yang sudah ditetapkan. Penertiban sebelumnya dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang jalan, trotoar, dan saluran air di kawasan yang dikenal sebagai salah satu titik perbatasan tersibuk di timur Kota Bandung, sebagaimana diberitakan FlashNews dalam laporan penertiban 48 lapak di Bundaran Cibiru.

Menurut Farhan, penertiban itu merupakan hasil koordinasi lintas wilayah dan instansi. Dua kecamatan, yakni Cibiru dan Panyileukan, dilibatkan bersama Satpol PP Kota Bandung dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan pemerintah provinsi dinilai perlu karena Bundaran Cibiru berada di wilayah perbatasan sekaligus menjadi salah satu akses masuk Kota Bandung yang ramai dilalui kendaraan dan pejalan kaki.

Soal kompensasi, Farhan menyebut pemerintah tidak memiliki ruang untuk memberikannya karena terbentur ketentuan peraturan daerah. “Kami tidak berani memberikan kompensasi, karena memang berdasarkan Perda kita enggak boleh kasih kompensasi. Tapi kami tidak melarang dagang. Dagangnya diatur ulang,” kata Farhan, Rabu (4/11/2026).

Empat Aturan Berjualan Pedagang Cibiru Bandung

Farhan menetapkan empat prinsip yang wajib dipatuhi pedagang apabila ingin tetap berjualan di Bundaran Cibiru. Pertama, pedagang dilarang mendirikan bangunan permanen. Kedua, bangunan semipermanen juga tidak diperbolehkan. Dua larangan ini dimaksudkan agar aktivitas perdagangan tidak kembali menempati bangunan yang bersifat menetap dan menghalangi fungsi jalan maupun trotoar.

Ketiga, pedagang wajib menerapkan prinsip datang bersih, pulang bersih. Setiap pedagang harus memastikan tidak ada sampah atau kotoran yang tertinggal setelah aktivitas perdagangan selesai, sehingga kawasan tetap tertata dan tidak menimbulkan persoalan kebersihan baru. Keempat, jam operasional dibatasi maksimal 12 jam. Pembatasan durasi ini menjadi bagian dari penataan agar aktivitas perdagangan berjalan tertib tanpa menutup kawasan sepanjang hari.

Keempat aturan tersebut, menurut Farhan, menjadi syarat agar kawasan perbatasan itu tetap tertib sekaligus tetap memberi ruang ekonomi bagi pedagang kecil. Penataan tidak diarahkan untuk menghilangkan aktivitas perdagangan, melainkan menempatkannya dalam koridor yang disepakati bersama.

Rencana Landmark di Kawasan Perbatasan

Di luar soal pedagang, Pemkot Bandung juga tengah melihat kemungkinan pengembangan kawasan perbatasan dengan menghadirkan landmark atau penanda khas kota. Farhan menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki rencana agar kawasan perbatasan Kota Bandung ditata dengan konsep landmark, sebagaimana yang telah ditunjukkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Subang.

Rencana landmark itu masih berada pada tahap penjajakan, dan belum menjadi bangunan yang sudah berdiri di Bundaran Cibiru. Untuk saat ini, fokus pemerintah adalah memastikan kawasan yang sudah ditertibkan tidak kembali dipadati bangunan liar, sembari memberi kepastian bagi pedagang yang ingin tetap berjualan di bawah empat aturan baru tersebut.

Sumber: InilahBandung, BriliaNews, FokusJabar.