Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen tindak tegas penyadapan Prabowo, Presiden RI, yang diduga dilakukan secara ilegal sejak 2025. Penegasan itu disampaikan Suyudi dalam Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Suyudi menilai penyadapan terhadap kepala negara merupakan pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi. Menurut dia, perbuatan itu dilakukan segelintir oknum yang ingin mengganggu jalannya pemerintahan, dan karena itu tidak boleh dibiarkan tanpa penindakan.

“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi di hadapan peserta konferensi. Ia menambahkan, penindakan berlaku bagi siapa pun tanpa mempertimbangkan asal institusinya.

“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegas Suyudi. Ia juga mengajak kalangan pemuda mendukung langkah penegakan hukum serta menjaga kewibawaan presiden sebagai simbol negara.

Tindak Tegas Penyadapan Prabowo Tanpa Pandang Bulu

“Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi mencederai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda) harus di belakang saya,” sambung Suyudi.

Suyudi mengaitkan persatuan masyarakat dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ia berharap organisasi kepemudaan menjadi wadah yang menjaga demokrasi, seraya mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Suyudi sebelumnya menegaskan penanganan perkara ini murni penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan internal di tubuh Polri. Penegasan itu disampaikan saat menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Polri di Mabes Polri, Kamis (5/11).

Dukungan terhadap langkah tegas itu datang dari Sahabat Polisi Nusantara (SPN). Koordinator Nasional SPN Nasky Putra Tandjung menilai pembenahan internal Polri harus didukung pengawasan publik yang konstruktif, dan tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hukum oleh siapa pun.

Empat Tersangka, Tiga Ditahan di Mako Brimob

Perkara ini telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ditetapkan Bareskrim sebagai tersangka, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi yang menjadi tersangka keempat dan membuat Kapolri membentuk tim khusus belum menjalani penahanan karena masih dalam kondisi sakit setelah mengalami stroke, menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/11).

Penyidik menyebut dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 dan telah memeriksa 13 saksi, termasuk ahli teknologi informasi dan pidana serta sejumlah anggota kepolisian. Di tengah penyidikan, Presiden Prabowo memberhentikan Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).

Sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta telah digelar Propam, menandai masuknya perkara ini ke babak baru. Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis (12/11) untuk membahas pengusutan dugaan penyadapan tersebut, termasuk dalang dan motif di baliknya.

Sumber: LensaHukum dan Koran Nusantara