JAKARTA — Bareskrim bantah Tito Idham ditangkap dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan kabar yang beredar luas di media sosial itu tidak benar.

“Infonya tidak benar,” kata Asep saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (8/11/2026).

Kabar tersebut beredar dalam sejumlah unggahan media sosial yang menyebut dua mantan Kapolri itu ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka baru. Tito saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri, sementara Idham Azis pernah memimpin Polri sebelum pensiun. Narasi yang viral itu mengaitkan keduanya dengan perkara penyadapan yang sedang ditangani Bareskrim, seolah-olah daftar tersangkanya bertambah.

Bareskrim Bantah Tito Idham Ditangkap dalam Kasus Penyadapan

Bantahan Kabareskrim itu sekaligus meluruskan jumlah tersangka dalam perkara tersebut. Sampai Minggu kemarin, penyidik baru menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.

Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi. Tiga nama pertama — Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi — sudah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob. Adapun Slamet Uliandi, tersangka keempat yang ditetapkan belakangan, belum ditahan.

Dengan demikian, nama Tito Karnavian maupun Idham Azis tidak termasuk dalam daftar tersangka yang diumumkan penyidik. Kabar penangkapan keduanya pun tidak sejalan dengan keterangan resmi Bareskrim.

Perkara ini sebelumnya menyita perhatian publik karena menyeret perwira tinggi aktif Polri. Bareskrim menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka pada awal November, lalu disusul penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Penyidikan terhadap perkara ini terus berjalan dan masih bisa berkembang, tetapi setiap penambahan tersangka harus bersandar pada pengumuman resmi penyidik, bukan pada unggahan yang beredar di media sosial.

Dugaan Penyadapan 2025–2026 Lewat Server LIMS

Asep menjelaskan, dugaan penyadapan ilegal itu berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi yang sah.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.

Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Menurut penyidik, sasaran lainnya meliputi pejabat negara, elite partai politik, pengusaha, aktivis, hingga media. Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di tengah perkara sebesar ini, kabar yang menyeret nama tokoh lain memang mudah menyebar. Karena itu, klarifikasi dari pejabat yang menangani langsung perkara menjadi penting agar publik tidak terjebak informasi keliru. Masyarakat diimbau memeriksa kebenaran sebuah kabar dari sumber resmi sebelum ikut menyebarkannya, terutama ketika kabar itu menyangkut penegakan hukum dan nama seseorang.

Sumber: iNews.id, Tribunnews, Suara Malang