Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan sidang paripurna pemilihan wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan MPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam sidang paripurna itu, MPR akan memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden terpilih dalam satu rangkaian. Dengan jadwal tersebut, kursi wakil presiden yang kosong sejak Kamis (12/11/2026) akan terisi 20 hari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Rapat gabungan yang dimulai pukul 14.00 WIB itu diikuti pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Forum tersebut membahas empat agenda yang sebelumnya disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani, yakni penetapan tanggal sidang paripurna, pengiriman surat permintaan dua nama calon kepada Presiden, pembentukan tim verifikasi, serta pembentukan tim ad hoc.

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Digelar di Senayan

Sidang paripurna pemilihan wapres akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. MPR meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya agar dapat diverifikasi sebelum sidang digelar.

Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan resmi MPR untuk menyerahkan dua nama tersebut. Kewenangan mengajukan calon sepenuhnya berada di tangan Presiden, dan MPR akan memilih satu dari dua nama itu dalam sidang paripurna.

Dalam video pernyataan Gibran usai mundur dari jabatan wakil presiden, Gibran menegaskan keputusannya merupakan pilihan pribadi dan bukan karena persoalan ijazah. Sehari setelahnya, Presiden Prabowo menerima pengunduran diri Gibran dan menyebut sikap tersebut sebagai sikap kesatria dan negarawan.

Dua Tim 36 Orang Disiapkan untuk Verifikasi Calon

Untuk memeriksa para calon, MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang. Tim verifikasi bertugas menelaah seluruh dokumen dan syarat calon yang diajukan Presiden, sedangkan tim ad hoc menyiapkan rancangan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih. Kedua tim diketuai oleh pimpinan MPR.

Pengisian jabatan ini mengikuti Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat 60 hari setelah jabatan wakil presiden lowong. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyebut batas akhir konstitusional itu jatuh pada 10 Januari 2027, sehingga jadwal 2 Desember masih jauh dari tenggat tersebut.

Sebelumnya, Bambang menyebut pemilihan dibidik pada rentang 23 November hingga 4 Desember 2026, dengan mempertimbangkan agenda kenegaraan Presiden Prabowo yang dijadwalkan hadir dalam sidang paripurna. Tanggal 2 Desember berada di dalam rentang tersebut.

Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Usulan HMP yang ditandatangani 120 anggota DPR itu dijadwalkan masuk rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026), hari yang sama dengan penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan MPR.

Hingga rapat gabungan selesai, belum ada nama calon yang diumumkan secara resmi. Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu para ketua umum partai politik pada Jumat ini untuk membahas pengisian jabatan tersebut, sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menjelaskan MPR tidak perlu menggelar sidang untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri Gibran, karena kekosongan jabatan berlaku sejak surat itu diserahkan.

Sumber: Tribunnews, OneNews