JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara soal pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden. Video pernyataan yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden dan akun Instagram resmi Setwapres pada Kamis malam, 12 November 2026, itu menjadi pernyataan publik pertamanya sejak Gibran mundur dari Wapres pada hari yang sama.

Dalam video tersebut, Gibran tampil tenang mengenakan jas formal lengkap dengan dasi. Ia membuka pernyataannya dengan keyakinan bahwa jabatan hanyalah titipan sementara, sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya.

Gibran kemudian mengenang awal mula dirinya diminta mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada September 2023. Tawaran itu datang ketika ia masih merintis pembangunan sebagai Wali Kota Solo, dan keputusannya untuk menerima melewati pergulatan batin yang tidak ringan. Ia harus mendelegasikan pekerjaan yang telah ia rintis di kota kelahirannya serta mengecewakan partai yang selama ini membesarkan dirinya. Namun panggilan itu akhirnya ia terima dengan keyakinan bahwa anak muda harus berani mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas.

Gibran Mundur dari Wapres: Bukan karena Ijazah

Pada bagian inti pernyataannya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 dan menyerahkan kembali mandat itu seutuhnya kepada rakyat. Keputusan itu, tegasnya, diambil setelah pertimbangan panjang dan matang.

“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah, sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran dalam video tersebut.

Ia menambahkan, seluruh dokumen pendidikannya tersedia lengkap dan sudah diserahkan kepada pengadilan. Gibran juga menegaskan langkahnya bukan pernyataan sikap tidak sanggup menjalankan tugas, melainkan langkah besar untuk menjaga agar pemerintah dapat melangkah lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus. “Kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi, tapi keberanian untuk melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar,” ujarnya.

Gibran berharap polemik serupa tidak terulang. Menurutnya, demokrasi perlu ditata lebih baik dan administrasi pemerintahan harus semakin memberi kepastian, karena masa depan Indonesia juga ditentukan oleh kesiapan generasi yang akan memimpin esok hari.

Di ujung pernyataannya, Gibran menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat selama ia menjalankan amanah, sekaligus permohonan maaf atas harapan yang belum terwujud dan persoalan yang belum terselesaikan. Pesan khusus ia sampaikan kepada anak muda: jangan pernah merasa terlalu muda untuk mewujudkan mimpi besar, jangan pernah merasa terlalu kecil untuk melakukan perubahan, dan jangan pernah berhenti peduli serta mencintai Indonesia.

Kursi Wapres Kosong, MPR Gelar Rapat Gabungan Jumat Siang

Pernyataan video itu datang beberapa jam setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Kamis pagi, sekitar pukul 10.15 WIB, dan kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, sekitar pukul 11.26 WIB. Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian membacakan isi surat tersebut dan menyatakan kursi Wakil Presiden kosong sejak hari itu.

Rapat pimpinan MPR menyepakati rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB, yang diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD. Rapat itu membawa empat agenda, yakni menentukan tanggal sidang paripurna MPR untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, menyepakati pimpinan MPR menyurati Presiden agar mengajukan dua nama calon pengganti, membentuk tim verifikasi berkas calon, dan membentuk tim ad hoc penyusun draf ketetapan MPR. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, sementara Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama tersebut.

Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah polemik ijazah yang membayangi dirinya. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran tidak sah. Sehari sebelumnya, pimpinan DPR menerima usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

Sumber: Informasi, WartaTrans, Seputar Fakta