Perubahan desil bansos Kota Bandung membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan bantuan sementara bagi warga yang secara kasat mata masih membutuhkan, meskipun status kesejahteraan mereka dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sudah bergeser. Langkah itu diambil supaya keluarga rentan tidak kehilangan perlindungan selama proses pembenahan data berjalan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan sikap tersebut pada Jumat (30/10/2026). Ia menilai masa peralihan dari desil 4 dan 5 ke desil 6 sebagai fase yang kritis. Menurut Farhan, persoalannya bukan soal identitas warga, melainkan perpindahan status kesejahteraan di dalam sistem yang belum tentu sejalan dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Apabila ini terjadi, kalau dilihat dari kasat mata membutuhkan bantuan, Pemerintah Kota Bandung akan memberikan bantuan sementara. Sambil kita berusaha perbaiki seluruh datanya, bekerja sama dengan para agen Perlinsos,” ujar Farhan.
Pemkot mencatat sekitar 109 ribu jiwa masuk dalam margin kesalahan klasifikasi desil. Angka itu terasa besar bagi Farhan karena hampir setara dengan jumlah warga miskin Kota Bandung yang berada di kisaran 3,8 persen. Ia pun khawatir sebagian warga miskin justru tidak terdeteksi dengan baik oleh sistem pendataan.
Data Dinas Sosial Kota Bandung menunjukkan dinamika yang sejalan: sekitar 15 ribu warga tercatat mengalami kenaikan desil, sementara sekitar 11 ribu warga lainnya mengalami penurunan desil. Keduanya kini menjadi bagian dari proses pemutakhiran data yang sama.
Desil Bansos Kota Bandung dan Jalur Sanggah bagi Warga
Bagi warga yang merasa status kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Sativa menyarankan untuk segera melapor. Pengaduan bisa disampaikan melalui kanal yang tersedia atau dengan mendatangi langsung petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di kelurahan sesuai domisili.
“Langsung datang ke petugas Puskesos di kelurahan, laporkan jika ada perubahan status atau kesalahan data. Kami akan mencatat dan memproses reaktivasi datanya,” ujar Yorisa.
Namun, sanggahan tidak serta-merta mengembalikan status desil maupun mengaktifkan kembali bantuan. Setiap laporan harus melewati verifikasi dan pemadanan data sesuai prosedur, dan proses pemeriksaannya bisa memakan waktu hingga tiga bulan. Hasil akhirnya tetap bergantung pada kondisi sosial ekonomi warga yang terverifikasi, bukan semata karena adanya keberatan.
Ketidaksesuaian data sendiri bisa dipicu banyak hal, mulai dari alamat yang tidak mutakhir, perubahan susunan keluarga, informasi pekerjaan, hingga persoalan administrasi kependudukan. Karena itu, warga diminta memastikan dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga tercatat dengan benar.
Disdukcapil Jadi Ujung Tombak Pembenahan Data
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Farhan menempatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai sektor utama dalam konsolidasi dan pembenahan data. Administrasi kependudukan akan menjadi dasar pemutakhiran yang dipakai perangkat daerah dalam memberikan pelayanan.
Tiga dinas lain, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, menjadi sektor pelayanan yang paling terdampak langsung oleh pembenahan itu, karena ketiganya bersentuhan dengan warga kurang mampu yang membutuhkan intervensi pemerintah. Farhan juga mengajak DPRD Kota Bandung, DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga DPR RI untuk bersama-sama mengidentifikasi warga yang terdampak perubahan klasifikasi.
Pembenahan data akan dijalankan lewat kerangka Satu Data Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk agen perlindungan sosial (Perlinsos) yang ditunjuk pemerintah pusat. Farhan berharap konsolidasi tersebut bisa meminimalkan kesalahan klasifikasi, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah di tengah masa transisi.
Sumber: FokusJabar dan InfoBDG (mengutip detikJabar dan RRI).
Leave a Reply