Sebelas negara anggota ASEAN resmi menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (ASEAN DEFA) di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membubuhkan tanda tangan mewakili Indonesia, bersama para menteri perdagangan dari sepuluh negara anggota lainnya.

Penandatanganan ini melahirkan kerangka kerja pertama di kawasan yang mengikat secara hukum untuk urusan ekonomi digital. Aturan bersama yang disepakati mencakup perdagangan elektronik lintas batas, pembayaran digital, arus data antarnegara, perlindungan data pribadi, keamanan siber, hingga kecerdasan buatan.

Sekretaris Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Roque menyebut kesepakatan ini sebagai momen penentu integrasi ekonomi ASEAN. Menurutnya, penandatanganan tersebut mengubah hasil perundingan bertahun-tahun menjadi komitmen bersama untuk mendekatkan perekonomian negara-negara anggota dan memperluas akses terhadap manfaat perdagangan digital. Ia juga mengingatkan bahwa pekerjaan berikutnya adalah menerjemahkan komitmen itu menjadi hasil nyata, termasuk memastikan usaha kecil ikut merasakan manfaatnya.

ASEAN DEFA Berpotensi Gandakan Ekonomi Digital Kawasan

Kajian Boston Consulting Group (BCG) yang dikutip pemerintah memperkirakan penerapan ASEAN DEFA secara menyeluruh mampu melipatgandakan nilai ekonomi digital kawasan, dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030. Perdagangan digital yang lebih mudah, pembayaran yang saling terhubung, dan kepastian aturan dinilai menjadi pendorong utama pertumbuhan tersebut.

Bagi Indonesia, peluangnya terbilang besar. Laporan e-Conomy SEA 2025 mencatat nilai transaksi bruto (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati US$100 miliar pada 2025, tumbuh sekitar 14 persen dibanding tahun sebelumnya, dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Pasar ASEAN sendiri dihuni lebih dari 680 juta penduduk.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi pihak yang paling diharapkan merasakan dampaknya. Kesepakatan ini membuka jalan bagi UMKM Indonesia untuk menjangkau pasar regional tanpa harus bergantung pada pasar domestik semata, lewat kemudahan berdagang secara digital, interoperabilitas sistem pembayaran, serta proses transaksi elektronik yang lebih sederhana. Di Bandung Raya sendiri, geliat UMKM terus terlihat, antara lain lewat Roeang Kita UMKM Fest 2026 yang menghadirkan 228 UMKM di Summarecon Bandung dan Festival Produk Lokal Bermutu di Ciwalk yang mendorong UMKM naik kelas.

Berlaku 180 Hari, Indonesia Siapkan Ratifikasi

ASEAN DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah penandatanganan terakhir oleh seluruh negara anggota. Sekretariat ASEAN selanjutnya akan menerbitkan salinan resmi naskah perjanjian (Certified True Copy) untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

Di tingkat nasional, Indonesia akan menindaklanjuti penandatanganan ini dengan proses ratifikasi melalui pembentukan Panitia Antarkementerian. Kesepakatan baru ini nantinya menggantikan Perjanjian Perdagangan Elektronik ASEAN yang sebelumnya telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.

Gagasan DEFA lahir saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023 dan menjadi salah satu capaian utama keketuaan tersebut. Perundingan berlangsung sejak September 2023 dan mencapai kesimpulan pada Mei 2026, setelah para pejabat senior ekonomi ASEAN menyelesaikan sisa persoalan dalam pertemuan di Manila pada 27–29 Mei. Aspek keamanan siber yang diatur dalam kesepakatan ini juga sejalan dengan upaya literasi keamanan digital di daerah, seperti yang diangkat dalam Bandung Digital Safety Forum 2026 yang mengajak warga waspada penipuan di era kecerdasan buatan.

Bagi Indonesia, kesepakatan ini sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Harmonisasi kebijakan digital kawasan diharapkan memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia digital, serta membuka peluang investasi di sektor teknologi tinggi.

Sumber: Investor.id | KLScreener/Bernama