Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan aplikasi SIGEMPAR untuk mempercepat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan Kabupaten Bandung. Data Dinas Ketenagakerjaan mencatat, dari sekitar 847.433 pekerja rentan di Kabupaten Bandung, baru 182.551 orang yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, sekitar 664 ribu pekerja lainnya masih menunggu giliran mendapatkan jaminan.

Peluncuran aplikasi SIGEMPAR (Sistem Informasi Gerakan Melindungi Pekerja Rentan) digelar bersamaan dengan sosialisasi Program SERTAKAN (Sejahtera Pekerja Rentan) di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojongsoang, dan dirangkaikan dengan peluncuran Gerakan Melindungi Pekerja Rentan (GEMPAR) oleh Bapperida Kabupaten Bandung. Sejumlah perusahaan dan mitra turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Mendata Pekerja Rentan Kabupaten Bandung lewat SIGEMPAR

Aplikasi SIGEMPAR disiapkan sebagai sarana pendataan pekerja informal agar lebih akurat dan tepat sasaran. Selama ini, pekerja rentan yang tersebar di berbagai sektor kerap luput dari pendataan, padahal mereka paling membutuhkan perlindungan saat sakit atau mengalami kecelakaan kerja.

Kelompok yang masih belum terlindungi itu antara lain buruh tani, peternak, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, tukang becak, juru parkir, dan pekerja informal lainnya. Mereka bekerja tanpa pemberi kerja tetap, sehingga iuran jaminan sosialnya tidak bisa dipotong dari gaji seperti pekerja formal.

Persoalan akurasi data juga pernah muncul pada penyaluran bantuan sosial di wilayah Bandung Raya. Di Kota Bandung, pergeseran desil penerima sempat membuat Pemkot menyiapkan bantuan sementara bagi warga yang terdampak. Karena itu, pendataan yang benar menjadi kunci agar perlindungan pekerja rentan tidak salah sasaran.

Perusahaan Diajak Jadi Orang Tua Asuh

Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang akrab disapa KDS, mengajak perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bandung ikut berkontribusi membiayai kepesertaan pekerja rentan, salah satunya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

“Jangan sampai masyarakat di sekitar perusahaan tidak mendapatkan perhatian. Perusahaan dan lingkungan harus saling mendukung. Kalau masyarakat sejahtera, lingkungan kondusif, perusahaan pun dapat berkembang dengan baik,” kata Dadang Supriatna.

Ia juga mengimbau seluruh ASN, pengurus KORPRI, hingga pimpinan perusahaan untuk menjadi “orang tua asuh” bagi pekerja rentan di sekitar tempat usahanya. Alokasi CSR itu diarahkan menyasar pekerja rentan dalam radius 200 meter, 500 meter, hingga 1 kilometer dari perusahaan, dengan data yang dihimpun melalui aplikasi SIGEMPAR.

KDS menyebut, dari database yang ada, lebih dari 182 ribu jiwa pekerja rentan di Kabupaten Bandung sudah mendapatkan jaminan perlindungan. “Sisa yang belum ter-cover ini harus kita gotong royongkan bersama,” ujarnya.

Gerakan ini bersinergi dengan Program SERTAKAN dari BPJS Ketenagakerjaan dan melibatkan perusahaan, BUMN, BUMD, komunitas, koperasi, lembaga zakat, filantropi, ASN, TNI, dan Polri. Langkah Kabupaten Bandung ini sejalan dengan program Asuransi Aing Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menargetkan 5,4 juta pekerja rentan di Jawa Barat terlindungi jaminan sosial pada 2027.

Perlindungan bagi pekerja juga menjadi sorotan di wilayah lain Bandung Raya. Di Kota Bandung, nasib 7.000 PPPK paruh waktu masih menunggu skema dari pemerintah pusat untuk bisa diangkat menjadi penuh waktu. KDS berharap, melalui SIGEMPAR, tidak ada lagi pekerja di Kabupaten Bandung yang jatuh miskin saat menghadapi musibah atau kecelakaan kerja.

Sumber: Antarwaktu, Panca Buana News, Reportase Jabar