BANDUNG — FinExpo 2026 Bandung memasuki hari terakhir pada Minggu (1/11/2026) di Atrium Trans Studio Mall. Pameran yang menjadi puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 itu ditutup dengan pesan tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: warga harus cerdas mengelola uang agar Jawa Barat tidak lagi menjadi provinsi dengan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) tertinggi di Indonesia.

FinExpo 2026 digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri jasa keuangan sejak Kamis (29/10/2026) dengan tema “Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas”. Puluhan stan edukasi dan layanan produk keuangan — dari perbankan, pasar modal, asuransi, perusahaan pembiayaan, hingga teknologi finansial — dibuka bagi masyarakat. Pembukaannya dihadiri Dedi Mulyadi, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman, serta perwakilan industri jasa keuangan.

FinExpo 2026 Bandung: Beasiswa ITB untuk 1.000 Anak dari Keluarga Kurang Mampu

Di hadapan peserta FinExpo, pria yang akrab disapa KDM itu memaparkan rencana perlindungan pendidikan dan kesehatan sebagai penopang ketahanan ekonomi keluarga. Menurutnya, beban biaya sekolah dan berobat yang ditanggung sendiri kerap menyeret keluarga ke dalam utang. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merumuskan beasiswa kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) bagi 1.000 anak dari keluarga kurang mampu. “Saya sudah akan menyiapkan lagi sekarang 1.000 anak Jawa Barat. Saya ingin, saya cita-cita nih. Lagi-lagi saya rumusin, ingin semuanya sekolah di ITB. Dan itu orang-orang miskin. Saya lagi nyiapin konsepnya,” kata Dedi. Skema itu dilengkapi beasiswa lanjutan bagi 10 lulusan S1 terbaik ke S2 dan 10 lulusan S2 terbaik ke S3, dengan jurusan yang relevan dengan pertumbuhan dan teknokrasi pembangunan Jawa Barat.

Di bidang kesehatan, KDM merencanakan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga Jawa Barat pada 2027. Realisasinya bergantung pada kondisi keuangan daerah yang tidak lagi defisit. “Tahun 2027, semoga ada rezekinya. Semoga kita tidak defisit lagi. 5,4 juta rakyat Jawa Barat, itu mendapat asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan,” ujarnya. Ia menegaskan dua tugas utama negara: melindungi rakyat ketika sakit agar tidak menghabiskan hasil usaha puluhan tahun untuk biaya rumah sakit, dan melindungi pendidikan anak agar keluarga tidak perlu menjual sawah atau kebun demi menyekolahkan anak.

Data Pinjol dan Judol di Balik Pesan KDM

Pesan itu berpijak pada data yang memprihatinkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat lebih dari 2,6 juta pemain judol di Jawa Barat sepanjang 2025, dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang sebagai penyumbang tertinggi. Sementara itu, data OJK per Desember 2025 menempatkan Jawa Barat di posisi teratas provinsi dengan nilai utang pinjol terbesar di Indonesia, yakni Rp23,94 triliun atau sekitar seperempat dari total outstanding pinjol nasional sebesar Rp96,62 triliun. “Pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia. Ya caranya satu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, cerdaslah dalam melakukan keuangan,” tegas Dedi.

KDM juga menyoroti kebiasaan berutang demi gengsi. Ia mencontohkan warga di Majalengka yang meminjam Rp25 juta untuk pesta pernikahan, lalu kebingungan membayar cicilannya. Pola pikir “kajeun tekor asal kesohor” — rela merugi demi pengakuan sosial — diminta ditinggalkan, dan pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan. Warga juga diingatkan waspada terhadap modus kejahatan digital seperti tautan asing dan berkas APK dari pengirim tak dikenal.

Sepanjang Oktober 2026, rangkaian BIK 2026 telah menyelenggarakan 6.446 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 798 ribu peserta di seluruh Indonesia. Dari sisi akses, tercatat 7,21 juta rekening perbankan, 2,07 juta rekening pasar modal, 5,38 juta polis asuransi, 2,07 juta rekening perusahaan pembiayaan, 4,63 juta rekening pegadaian, serta 5,87 juta akun fintech. Upaya perlindungan warga ini sejalan dengan langkah pemerintah daerah lain di Bandung Raya, seperti bantuan sementara yang disiapkan Pemkot Bandung bagi warga terdampak pergeseran desil bansos.

Sumber: Bisnis.com, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bandung Radio Streaming, BriliaNews, ABNNews.