Foto Gibran DPRD Jabar diturunkan sekelompok warga dari Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). Aksi itu terjadi di tengah proses pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI, dan disaksikan langsung Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna beserta Wakil Ketua Iwan Suryawan.

Sebelum foto itu dicopot, para anggota koalisi lebih dulu menyampaikan pandangan mereka terkait langkah pengunduran diri Gibran. Mereka diterima langsung oleh Buky, yang mencatat seluruh masukan yang disampaikan. “Saya catat total ada 11 masukan. Ini kemudian nantinya akan kami rapihkan terlebih dahulu,” kata Buky.

Ketua Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jawa Barat, Iwan Hermawan, menilai Gibran seharusnya diproses hukum karena diduga memalsukan dokumen pendidikan. Ia juga mendorong agar mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sutanto, ikut diproses karena menandatangani surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Usai sesi dialog, para anggota koalisi berfoto bersama di ruangan tersebut. Di sela-sela foto bersama itulah mereka mencopot foto Gibran dari dinding dan membalikkannya. Buky yang berada di lokasi meminta masyarakat menunggu hasil pengunduran diri Gibran.

Klarifikasi soal Foto Gibran DPRD Jabar

Sehari setelah peristiwa itu, Jumat (13/11/2026), Buky menggelar konferensi pers di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jabar. Ia menegaskan penurunan foto Gibran bukan merupakan kebijakan maupun keputusan kelembagaan DPRD. Menurut dia, pencopotan itu terjadi secara spontan setelah DPRD menerima penyampaian aspirasi dari kelompok masyarakat sipil.

Buky menjelaskan, pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan lembaga mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 55. DPRD Jabar, kata dia, masih menunggu perkembangan dan tindak lanjut dari Pemerintah Pusat terkait pengunduran diri Gibran.

Dalam klarifikasi itu, Buky juga menegaskan DPRD tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik. Seluruh aspirasi publik, kata dia, merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan menjadi perhatian lembaga. DPRD pun berkomitmen menjaga keterbukaan serta mengedepankan komunikasi yang baik dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Melalui klarifikasi ini, DPRD Jabar berharap polemik seputar penurunan foto tersebut dapat dipahami secara utuh dan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman mengenai sikap maupun kebijakan resmi lembaga.

Buky juga mengingatkan agar setiap informasi yang mengatasnamakan DPRD dipastikan kebenarannya terlebih dahulu, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Masyarakat diimbau menyikapi persoalan ini secara proporsional dan menjaga situasi tetap kondusif melalui dialog.

Pengunduran diri Gibran sendiri menjadi sorotan nasional pekan ini. Gibran telah menyampaikan pernyataan pengunduran dirinya melalui video, dan Presiden Prabowo menerima pengunduran diri itu. MPR kemudian menetapkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti pada 2 Desember 2026.

Sumber: Jurnal Metro dan Lintas Jabar