Larangan vape Polda Jabar kini berlaku di seluruh markas kepolisian Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki menegaskan, mulai Senin (2/11/2026), tidak ada lagi ruang bagi rokok elektrik di lingkungan Mapolda Jabar hingga Polres jajaran, baik bagi personel, aparatur sipil negara (ASN), maupun masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan.

Hengki menyebut markas polisi sebagai ruang pelayanan publik sehingga kenyamanan dan kedisiplinan di dalamnya tidak bisa ditawar. Sebagai aparat penegak hukum, kata dia, anggota kepolisian wajib memberi contoh yang baik, termasuk dengan mematuhi aturan yang dibuat institusinya sendiri.

Larangan Vape Polda Jabar Berlaku bagi Personel hingga Pengunjung

Aturan ini tidak hanya menyasar anggota. Petugas penjagaan di pintu masuk diperintahkan mengawasi ketat dan menegur langsung setiap pengunjung yang kedapatan menggunakan vape di kawasan markas. Pengunjung yang ditegur diminta mematikan perangkatnya dan menyimpannya selama berada di lingkungan kantor polisi.

Untuk memastikan aturan berjalan, Hengki menginstruksikan Bidang Propam Polda Jabar melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala maupun mendadak. Kabid Propam Polda Jabar Kombes Pol Mochamad Yoris Maulana Yusuf Marzuki bersama para Kasi Propam di tingkat Polres akan memproses setiap anggota yang terbukti melanggar berdasarkan ketentuan disiplin dan kode etik Polri.

Larangan ini, tegas Hengki, melekat pada personel tanpa kecuali. Artinya, anggota Polri dan ASN di lingkungan Polda Jabar tidak dibenarkan menggunakan vape, baik ketika sedang bertugas di kantor maupun saat berada di luar lingkungan kerja. Tidak ada alasan bagi anggota untuk tidak patuh, karena instruksi dari Mabes Polri sudah sangat jelas.

Vape Dinilai Berpotensi Jadi Sarana Peredaran Narkotika

Kebijakan di Jawa Barat ini merupakan tindak lanjut surat edaran Kapolri yang terbit pada 30 Oktober 2026 serta arahan Divisi Propam Polri tentang larangan penggunaan rokok elektrik di lingkungan Polri. Di tingkat nasional, Polri melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri menggunakan vape, baik saat bertugas maupun di luar jam kerja, dengan sanksi bagi yang melanggar.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, larangan tersebut lahir dari perubahan modus peredaran narkotika. Cairan yang mengandung zat terlarang kini bisa dimasukkan ke dalam cartridge vape sehingga sulit dibedakan dari liquid biasa hanya dengan pengamatan kasatmata. Salah satu zat yang menjadi perhatian adalah etomidate, yang telah masuk kategori Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Penegakan disiplin lewat Propam sendiri bukan hal baru di tubuh Polri. Mabes Polri sebelumnya juga menurunkan Propam untuk mendalami prosedur penggeledahan di Sukoharjo, setelah sorotan publik dan desakan Komnas HAM. Di Jawa Barat, Hengki meminta kebijakan larangan vape ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten di seluruh wilayah hukum Polda Jabar.

Sumber: Detikcom dan Divisi Humas Polri.