Misi MINURSO Sahara Barat resmi berakhir setelah 35 tahun bertugas di wilayah sengketa itu. Mandat misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut habis pada tengah malam Sabtu, dan operasinya dinyatakan selesai pada Minggu, 1 November 2026, setelah Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati kelanjutan misi pada pemungutan suara hari Jumat.

Berakhirnya misi ini menutup kehadiran internasional yang mengawasi gencatan senjata di Sahara Barat sejak 1991. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan lewat juru bicaranya bahwa kepergian misi itu tidak menghapus hak rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri. Ia menyerukan semua pihak menghormati hak tersebut, menahan diri, dan tidak mengambil langkah yang memperuncing ketegangan.

Guterres juga menyampaikan terima kasih mendalam kepada seluruh personel misi, termasuk Perwakilan Khusus Alexander Ivanko yang memimpin MINURSO melewati masa yang disebutnya sangat menantang sejak pertempuran kembali pecah pada 2020. Meski operasi lapangan berakhir, PBB menyatakan tetap bekerja menuju penyelesaian damai melalui Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal, Staffan de Mistura.

Misi MINURSO Sahara Barat Lahir dari Rencana Referendum yang Tak Pernah Terwujud

MINURSO dibentuk lewat Resolusi Dewan Keamanan 690 pada 1991, berdasarkan proposal penyelesaian PBB dan Organisasi Kesatuan Afrika yang diterima Maroko dan Front Polisario pada 1988. Rencana awalnya ambisius: rakyat Sahara Barat diminta memilih antara merdeka atau bergabung dengan Maroko dalam sebuah referendum. Namun pemungutan suara itu tidak pernah digelar karena para pihak tak kunjung sepakat soal siapa saja yang berhak memilih.

Seiring waktu, tugas misi bergeser dari persiapan referendum menjadi penjaga stabilitas di lapangan. Personelnya memantau aktivitas militer di kedua sisi wilayah, menyelidiki insiden konflik, dan membantu meredakan ketegangan setelah gencatan senjata runtuh pada 2020, di samping aksi penjinakan ranjau dan dukungan logistik bagi utusan PBB.

Ketika mandatnya berakhir, MINURSO bermarkas di Laayoune dengan sembilan pos tim, empat di barat tanggul pertahanan dan lima di timurnya, ditambah kantor penghubung di Tindouf. Sekitar 200 staf sipil, pengamat militer, dan perwira staf dari lebih 35 negara bertugas di sana. Selama 35 tahun pengabdian, 20 personel misi kehilangan nyawa.

Veto Rusia Menutup Jalan Perpanjangan Mandat

Jalan buntu di Dewan Keamanan bermula dari dua rancangan yang saling bersaing pada hari Jumat. Rancangan Amerika Serikat diveto Rusia. Rusia menilai naskah itu memaksakan solusi sepihak dan menyebut vetonya sebagai veto penyelamat. Rancangan tandingan Rusia, perpanjangan satu tahun hingga 31 Oktober 2027, gagal meraih sembilan suara dari 15 anggota dewan.

Setahun sebelumnya, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi rancangan Amerika Serikat yang menerima rencana otonomi Rabat sebagai solusi paling layak; Rusia saat itu abstain. Maroko mengajukan Proposal Otonomi pada 2007, yakni pemerintahan sendiri di bawah kedaulatannya, sementara Polisario menuntut kemerdekaan penuh sejak Spanyol meninggalkan wilayah itu pada 1976.

Reaksi para pihak pun langsung terbelah. Istana Maroko menyambut tidak diperbaruinya misi sebagai perkembangan signifikan menuju penarikan isu Sahara Barat dari pembahasan Dewan Keamanan. Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menyebut huruf R dalam nama MINURSO, yang merujuk pada referendum, sebagai anakronisme. Rabat mengaku sudah diberitahu bahwa Rusia akan memblokir rancangan Amerika Serikat, dan memandangnya sebagai peluang meninjau kembali sejumlah aturan main.

Di sisi lain, Aljazair menyampaikan penyesalan mendalam dan menuding keberpihakan berlebihan Amerika Serikat kepada Maroko, sementara Front Polisario yang didukung Aljazair menyatakan prihatin atas kebuntuan sidang itu.

Kini, sejak Minggu 1 November, misi memasuki fase likuidasi. Tim kecil di bawah Departemen Dukungan Operasional PBB akan mengurus pemulangan aset negara kontributor dan pembuangan peralatan PBB. Guterres meminta kerja sama penuh semua pihak agar proses itu selesai secara tertib sesegera mungkin. Yang belum terjawab adalah pertanyaan mendasarnya: tanpa lagi pengamat internasional di lapangan, ke arah mana penyelesaian konflik yang sudah berjalan setengah abad ini akan bergerak.

Sumber: UN News dan Reuters.