Fatwa MUI haramkan vape mendapat tanggapan dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Ditemui di Balai Kota Bandung, Rabu (11/11/2026), Farhan menyatakan menghormati keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, namun menegaskan bahwa penerapan larangan secara menyeluruh bukan kewenangan pemerintah kota.

“Saya sangat menghormati keputusan dan pendapat dari para ulama, karena bagaimanapun juga apa yang diputuskan oleh para ulama memiliki dasar ilmu yang sangat kuat,” ujar Farhan.

MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape pada Jumat (6/11/2026) di Jakarta dan mengumumkannya kepada publik pada Senin (9/11/2026). Dalam fatwa itu, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ketetapan yang sama juga berlaku bagi penyalahgunaan vape untuk konsumsi zat terlarang serta aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.

Fatwa itu juga memuat 12 rekomendasi, antara lain meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang pelarangan vape beserta sanksinya, meminta Kementerian Perindustrian tidak menerbitkan izin industri vape, dan meminta Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal atas produk tersebut.

Fatwa MUI Haramkan Vape dan Temuan Amfetamin Cair di Bandung

Farhan juga mengungkapkan temuan di Bandung: sejumlah perangkat vape diketahui dimodifikasi dengan cara menyuntikkan cairan yang mengandung amfetamin. “Memang ditemukan beberapa fakta bahwa vape itu ada beberapa yang diinjek dengan bahan-bahan amfetamin cair,” kata Farhan.

Meski begitu, Farhan mengingatkan agar temuan itu tidak langsung digeneralisasi ke seluruh produk vape. Menurutnya, hingga kini belum ada kesimpulan bahwa semua rokok elektrik mengandung narkotika atau amfetamin. “Apakah vape bisa dijadikan alat? Tentu saja bisa. Tapi apakah kemudian harus dilarang 100 persen? Itu sangat tergantung kepada niat kita dalam menggunakannya,” ujarnya.

Kekhawatiran soal vape sebagai sarana narkotika juga melatarbelakangi larangan penggunaan rokok elektrik di lingkungan kepolisian. Di Jawa Barat, larangan vape di lingkungan Polda Jabar sudah berlaku di seluruh markas polisi, dengan pelanggar ditindak melalui Propam.

Pelarangan Vape Menjadi Wewenang Pemerintah Pusat

Terkait kemungkinan Pemkot Bandung menerbitkan aturan pelarangan vape di tingkat daerah, Farhan menyebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk itu. “Regulasi tentang pelarangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 ada di kewenangannya pemerintah pusat,” jelasnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MUI sendiri dalam fatwanya merekomendasikan pemerintah bersama DPR menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya, serta memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk rokok elektrik. Sebagai ketetapan keagamaan, fatwa tidak serta-merta membuat penjualan vape menjadi tindak pidana; larangan yang disertai sanksi negara tetap memerlukan dasar peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, perdebatan soal pengendalian vape kini bergeser ke pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Farhan memilih menunggu langkah pusat, sambil mengingatkan warga agar tidak menggeneralisasi temuan penyalahgunaan vape ke seluruh produk rokok elektrik.

Sumber: Infobdg, InilahBandung, Cobisnis