Markas Besar Polri memastikan keluhan atas penggeledahan Ponpes Sukoharjo akan didalami secara objektif dan profesional. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan empati kepada para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an yang merasa terdampak oleh tindakan pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, itu.

Johnny menegaskan, penegakan hukum dalam perkara tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi stigma kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Polri, kata dia, mendengar kritik dan keluhan masyarakat, lalu memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi.

“Kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Johnny di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Penggeledahan Ponpes Sukoharjo Terkait Kasus Pembakaran Warung

Berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah yang disampaikan Johnny, penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026. Dalam perkara tersebut penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S, dan masih mencari seseorang berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara itu.

Penggeledahan dilakukan di lingkungan pesantren di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Polda Jawa Tengah menyatakan personel Polisi Wanita (Polwan) dilibatkan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan, disertai pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Setelah proses selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama, dan pendampingan psikologis disiapkan bagi santri yang terdampak.

Pada Sabtu (31/10/2026), sejumlah barang yang diamankan telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum, dan pada hari yang sama Polda Jawa Tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki untuk meredakan ketegangan.

Komnas HAM Nilai Penggeledahan Pondok Putri Tidak Proporsional

Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai penggeledahan pondok putri tersebut tidak proporsional dan tidak sensitif gender. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut, berdasarkan informasi awal yang diterima lembaganya, penggeledahan dilakukan personel gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brimob pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 03.20 WIB.

Komnas HAM merujuk surat edaran Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin tertanggal 29 Oktober 2026, yang menyebutkan puluhan aparat bersenjata laras panjang mendobrak pintu pondok ketika 12 santriwati berusia 10-16 tahun dan empat ustazah sedang tidur. Dalam informasi awal itu, 15 penghuni pondok, termasuk dua balita, kemudian dibawa ke Polsek Mojolaban dan Polres Sukoharjo.

Atas temuan awal tersebut, Komnas HAM meminta Divisi Propam Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memeriksa secara independen dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan dan penyitaan, termasuk audit keabsahan surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo. Penggeledahan dan penyitaan, tegas Komnas HAM, harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk izin pengadilan, surat tugas, dan berita acara.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan sebelumnya menyatakan, pada Jumat (30/10/2026), bahwa kepolisian mencari satu tersangka berinisial I di dua pondok pesantren di Sukoharjo dan Karanganyar yang diduga dipakai sebagai tempat persembunyian. Tersangka itu tidak ditemukan, dan polisi menyebut kedua pondok itu tidak memiliki izin dari Kementerian Agama.

Johnny menegaskan penegakan hukum dan keterbukaan terhadap evaluasi harus berjalan beriringan: setiap perkara pidana ditangani berdasarkan bukti, sementara kritik masyarakat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Polri juga mengimbau masyarakat menyampaikan informasi secara faktual dan memberi ruang bagi proses hukum yang transparan. Langkah serupa sebelumnya ditempuh Polda Metro Jaya yang menyampaikan permohonan maaf atas polemik di Bundaran HI, sebagaimana diberitakan FlashNews.

Hasil pendalaman Propam kini menjadi penentu: apakah prosedur penggeledahan di Sukoharjo telah berjalan sesuai ketentuan, atau ada tahapan yang perlu dikoreksi.

Sumber: Antara, Espos/Solopos, Komnas HAM, dan pernyataan resmi Divisi Humas Polri.