Polresta Bandung membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok tawaran kerja Malaysia. Dua perempuan muda asal Kabupaten Bandung dijanjikan penghasilan sekitar Rp30 juta per bulan, namun setibanya di Malaysia justru diduga dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung mengamankan dua tersangka berinisial AF (24) dan IY (24). Keduanya diduga berperan dalam perekrutan, penampungan, hingga pemberangkatan korban ke Malaysia secara nonprosedural. Sementara dua orang lainnya, WY dan IR, masih berada di Malaysia dan sedang ditangani pihak imigrasi setempat.

TPPO Bandung Bermodus Tawaran Kerja Malaysia

Penyelidikan polisi menelusuri perkara ini hingga akhir Juni 2026. Saat itu tersangka AF diduga mengunggah tawaran pekerjaan bagi perempuan yang bersedia ditempatkan di luar negeri melalui grup WhatsApp bernama Tembak Langit. Korban SSA (19) yang tertarik kemudian menjalin komunikasi dengan AF, lalu diarahkan menemui tersangka IY di kediamannya di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Korban sempat tinggal beberapa hari di sana.

Sebelum berangkat, korban dijanjikan seluruh kebutuhan keberangkatan termasuk pembuatan paspor akan ditanggung perekrut. Janji itu tidak pernah ditepati. Pada 11 Juli 2026, korban justru diarahkan berangkat dari Kabupaten Bandung menuju Jakarta, lalu melanjutkan perjalanan ke Pontianak. Dari sana korban dijemput layanan perjalanan yang telah disiapkan dan diduga masuk ke wilayah Malaysia secara tidak resmi.

Setibanya di Malaysia, korban ditempatkan di kediaman WY dan IR yang lokasinya tidak jauh dari kawasan lokalisasi. Penyidik menemukan dugaan IR mengatur sistem kerja serta pembagian hasil, sehingga korban hanya menerima sekitar 50 persen dari pendapatan yang diperoleh. Ada pula praktik penjeratan utang: tersangka IY memberikan sebuah telepon genggam kepada korban, yang pembayarannya dipotong dari penghasilan korban di Malaysia.

Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melapor ke Polresta Bandung pada akhir September 2026. Merasa menjadi korban eksploitasi, SSA memberanikan diri melapor ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Malaysia. Laporan itu ditindaklanjuti otoritas Malaysia hingga sejumlah WNI korban ditemukan dan dipulangkan melalui koordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) serta kepolisian.

Korban Didampingi, Polisi Kejar Jaringan hingga Malaysia

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung memperkuat pendampingan terhadap para korban. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP2KBP3A Kabupaten Bandung, Rika Humairoh, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian dalam menangani dua perempuan yang baru dipulangkan itu.

Polresta Bandung berencana menjemput WY dan IR setelah pemeriksaan di Malaysia selesai. Dari pengungkapan ini, polisi menyita dua unit telepon genggam, bukti percakapan antara korban dan para tersangka, foto perjalanan, serta dokumen terkait keberangkatan.

Para tersangka dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengancam pidana penjara hingga 15 tahun. Mereka juga dijerat Pasal 81 juncto Pasal 69 serta Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp15 miliar. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi, berbeda dengan 225 calon pekerja migran Indonesia yang dilepas ke Jepang melalui jalur resmi di Soreang pada peringatan Sumpah Pemuda lalu.

Pengungkapan ini menambah daftar kasus yang ditangani Polresta Bandung, setelah sebelumnya membongkar peredaran gas portable ilegal di Baleendah. Kapolresta Bandung Kombes Pol. Dr. Tri Suhartanto menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan perkara ini untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. “Kami akan terus menelusuri setiap keterkaitan dan berkoordinasi dengan pihak terkait, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menuntaskan perkara ini secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan penghasilan tidak wajar, apalagi bila penempatannya tidak melalui lembaga atau prosedur resmi.

Sumber: Tribratanews Polda Jabar, Ketik.com, Lingkar.news