BANDUNG — Opini WDP Pemkot Bandung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 menempatkan Kota Bandung sebagai satu-satunya daerah di Jawa Barat yang gagal meraih opini tertinggi. Dari 27 pemerintah kabupaten/kota yang diperiksa, 25 di antaranya menyabet Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara Kabupaten Bekasi mendapat opini yang lebih rendah lagi, Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu kembali menjadi sorotan publik pada Sabtu (14/11/2026), setelah selama berbulan-bulan nyaris tak terdengar di ruang publik. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2025 itu sendiri telah diserahkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Barat di Kantor BPK Jabar, Jalan Moch Toha 164, Bandung.

Penyerahan dilakukan Plh. Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Firman Nurcahyadi. Dalam sambutannya, ia menegaskan tujuan pemeriksaan adalah menilai kewajaran penyajian laporan keuangan.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, para pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.

Aset Daerah Jadi Biang Opini WDP Pemkot Bandung

Di balik predikat itu, persoalan lama kembali disebut sebagai biang keladi: pengelolaan aset daerah. Berdasarkan LHP BPK, inventarisasi aset tetap yang belum tuntas, status tanah sewa yang belum jelas, hingga pencatatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang dinilai amburadul masih tercatat sebagai temuan material.

Akumulasi persoalan tersebut dinilai cukup signifikan sehingga menghalangi auditor negara memberikan opini WTP. Ironisnya, setahun sebelumnya Pemkot Bandung sempat meraih WTP dengan Paragraf Hal Lain (WTP PHL) atas LKPD 2024, disertai klaim pembenahan besar-besaran: inventarisasi aset ratusan miliar rupiah disebut sudah dilacak, selisih luas tanah sewa diluruskan, dan aset PSU mulai dimasukkan ke neraca.

Namun hasil audit terbaru menunjukkan langkah-langkah itu belum membuahkan bukti nyata. Sensus dan penataan aset yang diklaim sudah berjalan ternyata belum cukup meyakinkan pemeriksa.

Pengamat: Koreksi Telak, Bukan Prestasi

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai predikat WDP yang kembali disematkan ini bukan prestasi, melainkan koreksi telak atas tata kelola keuangan daerah. “Itu kan sebuah koreksi, bukan hasil yang maksimal. Catatan-catatan LHP BPK itu harus ditindaklanjuti secara serius,” tegas Acu, Rabu (4/11).

Menurut Acu, dampaknya bahkan merembet ke sektor riil. Pemkot Bandung kerap kedodoran hingga kalah di meja hijau dalam sengketa hukum aset, dan akibat status hukum lahan yang tidak jelas, revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Bandung menjadi jalan di tempat.

Pengamat pemerintahan independen, Suprapto, menambahkan predikat WDP atas LKPD 2025 adalah rapor merah yang menunjukkan birokrasi belum menuntaskan akar masalah. Ia mendesak Wali Kota Bandung Muhammad Farhan segera mengevaluasi OPD yang membidangi aset dan keuangan, karena ketidakakuratan pencatatan aset berpotensi membuka celah penyalahgunaan barang milik daerah.

Sorotan juga mengarah ke DPRD Kota Bandung. Sebagai mitra sejajar pemerintah, legislatif dinilai kurang optimal menjalankan fungsi pengawasan atas temuan yang terus berulang. “Jangan sampai kondisi WDP ini terus berulang dan menandakan pengawasan DPRD kurang optimal. Kalau terus-terusan WDP, ya artinya amburadul,” sindir Acu.

Sorotan terhadap tata kelola keuangan di Bandung sebelumnya juga datang dari penahanan PPK proyek gedung UPI oleh Kejati Jawa Barat. Di luar urusan audit, Pemkot Bandung juga tengah menyiapkan lubang kompos di setiap RW untuk mengolah sampah organik.

Kontrasnya, Kabupaten Bandung justru mempertahankan WTP untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak 2016, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih WTP ke-15 atas LKPD 2025. Pekerjaan rumah Kota Bandung kini jelas: menuntaskan penataan aset, menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam tenggat 60 hari, dan membuktikan pembenahan itu bukan sekadar klaim.

Sumber: Mata Investigasi | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat