Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan gedung konvensi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jumat (13/11/2026). Penahanan ini menjadi babak baru dalam pengusutan dugaan korupsi gedung UPI Bandung yang berdasarkan hasil audit merugikan keuangan negara hingga Rp25,98 miliar.

Tersangka berinisial B.K., dosen UPI yang menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) tahun anggaran 2024, ditahan setelah menjalani pemeriksaan enam jam di kantor Kejati Jabar. Ia dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung 13 November hingga 2 Desember 2026.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah penanganan perkara. Surat perintah penahanan bernomor PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 diterbitkan pada hari yang sama.

Selain B.K., penyidik juga menetapkan D.W.R., Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta, sebagai tersangka. D.W.R. bertindak sebagai penyedia jasa pelaksana proyek dan diduga bertanggung jawab atas pekerjaan CWP-03. D.W.R. tidak ditahan di Bandung karena sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika, Papua Tengah. Penyidik telah memeriksanya pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika.

Kedua tersangka sudah ditetapkan sejak 29 Juli 2026. Penahanan B.K. Jumat kemarin menandai percepatan penanganan perkara setelah penyidik mengantongi kecukupan alat bukti.

Korupsi Gedung UPI Bandung: Jaminan Bodong dan Dana Cair Penuh

Proyek CWP-03 dikerjakan UPI pada 2024 dengan pendanaan pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. PT Arkindo memenangi tender dengan nilai kontrak awal Rp47,16 miliar, tepatnya Rp47.165.742.000, berdasarkan kontrak bernomor 187/E4.5.3/10/2024 tertanggal 3 Juni 2024. Jangka waktu pengerjaan semula 210 hari kalender, sampai 30 Desember 2024.

Di tengah pengerjaan, muncul addendum pekerjaan tambah kurang yang mengerek nilai kontrak menjadi Rp52,48 miliar dan memperpanjang masa pelaksanaan menjadi 231 hari kalender, sampai 20 Januari 2025. Namun hingga tenggat itu lewat, gedung konvensi dan pameran tersebut tak kunjung rampung.

Penyidik menemukan dugaan penggunaan dokumen jaminan tidak sah atau palsu oleh D.W.R. Dokumen yang dipersoalkan mencatut nama Bank BRI dan Bank Mandiri, meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran. B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi keabsahan dokumen-dokumen itu kepada pihak bank sebelum kontrak ditandatangani.

Kejanggalan lain muncul dari sisi progres pekerjaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bobot pekerjaan yang terpasang baru mencapai 75,34 persen, dengan kekurangan 24,66 persen. Meski demikian, pembayaran kepada kontraktor diduga sudah direalisasikan penuh.

“Meskipun demikian, BK selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak kepada DWR, padahal progres fisik pekerjaan pada saat pembayaran tersebut baru mencapai 75,34%,” ujar Nur Sricahyawijaya.

Kerugian Negara Rp25,98 Miliar dan Jerat Pasal

Besaran kerugian negara mengacu pada Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026. Dalam laporan itu, kerugian keuangan negara pada pekerjaan paket CWP-03 UPI tahun 2024 tercatat Rp25.982.542.357,20.

Atas perbuatannya, B.K. dan D.W.R. dijerat pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jaksa juga menerapkan pasal subsidiair Pasal 604 dengan juncto yang sama.

Penahanan B.K. menambah daftar pengusutan perkara hukum di Jawa Barat, termasuk penetapan tersangka kasus bea cukai oleh KPK dan pembongkaran penimbunan solar subsidi di Gedebage oleh Bareskrim. Kejati Jabar menyatakan proses penanganan perkara CWP-03 terus berjalan untuk mengungkap dugaan perbuatan kedua tersangka dan mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum.

Sumber: Pena Insight, Arus Jabar, BSI News