BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan fitur Angkut ODGJ Jawa Barat di aplikasi Sapawarga, Jumat (13/11/2026). Layanan digital ini menertibkan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) agar tidak lagi dipindah-pindah antardaerah tanpa kepastian, dan seluruh prosesnya kini bisa dipantau secara real time.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penanganan ODGJ di wilayahnya harus punya sistem yang jelas. Selama ini, kata dia, pasien kerap dikirim berantai dari satu daerah ke daerah lain tanpa pernah sampai ke layanan medis yang tuntas.

“Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu diputar dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian, mulai dari Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, hingga kembali lagi ke Cirebon. Ini perkara klasik yang harus segera dituntaskan,” ujar Dedi di Bandung, Jumat (13/11/2026).

Angkut ODGJ Jawa Barat Akhiri Rantai Pemindahan Berantai

Pola lama itu, menurut Pemprov Jabar, berputar panjang. ODGJ yang ditemukan di Cirebon dikirim ke Indramayu, lalu ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, dan akhirnya kembali lagi ke Cirebon. Lewat aplikasi Angkut ODGJ, rantai semacam itu hendak diputus.

Fitur ini dapat diakses melalui aplikasi Sapawarga dan laman angkutodgj.jabarprov.go.id. Sejak laporan masuk, penjemputan, pengangkutan, sampai pengiriman ke rumah sakit rujukan, semuanya tercatat dan terpantau secara digital oleh Pemprov Jabar. Data yang masuk membuat rute pengiriman jelas dan penanggung jawabnya pun jelas.

Pemprov Jabar mengonsolidasikan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam satu ekosistem digital. Integrasi ini memastikan data pasien masuk secara transparan sehingga seluruh instansi terkait dapat langsung memantau status penanganan. Sistem ini sekaligus menekan risiko pasien mangkrak di jalan atau ditolak fasilitas kesehatan.

Alur Laporan hingga Pasien Pulang ke Keluarga

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menjelaskan alurnya. Warga yang menemukan ODGJ di lapangan melapor lewat Sapawarga dengan menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor ponsel. Laporan itu kemudian diverifikasi Dinas Sosial Jawa Barat, lalu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melakukan kunjungan lapangan.

Pasien selanjutnya dirawat di RS Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit rujukan lain hingga diperbolehkan pulang. Setelah itu, Dinas Kesehatan dan puskesmas memantau kondisi pasien pasca-pulang agar layanan berkesinambungan. Warga juga bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga.

Data pasien yang masuk menjadi dasar perencanaan anggaran obat, tempat perawatan, dan program rehabilitasi sosial. Dengan begitu, kata Adi, layanan yang diberikan menjadi lebih menyeluruh.

Di luar soal administrasi, Dedi menegaskan komitmen Pemprov Jabar merawat ODGJ sampai sembuh. Setelah dinyatakan sehat, pasien dikembalikan kepada keluarga. Bila keluarga tidak menerima atau terkendala biaya obat, Pemprov menyatakan akan membantu sampai selesai, termasuk penyediaan obat-obatan.

“Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan,” tegas Dedi.

Dedi juga meminta masyarakat tidak menangani ODGJ yang ditemukan di jalan seorang diri atau main hakim sendiri, serta tidak mudah terpancing provokasi dan stigma negatif. Penanganan ini, kata dia, bukan hanya soal kesehatan, melainkan juga soal kemanusiaan dan martabat.

“Target kita jelas: tidak ada lagi ODGJ terlantar. Semua tertangani dan terpantau,” pungkas Dedi.

Peluncuran fitur ini menambah deretan program Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi yang menyasar warga secara langsung. Sebelumnya, KDM menyiapkan beasiswa bagi 1.000 anak dan asuransi bagi 5,4 juta warga pada penutupan FinExpo 2026 di Bandung, serta memastikan 250 ribu anggota Satlinmas diasuransikan saat apel akbar di Cirebon.

Sumber: Bapenda Jabar, ArusJabar, SapaJabar