Surat pengunduran diri Gibran resmi diserahkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026) siang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang langsung ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan menyerahkan surat itu kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.

Gibran tiba di lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.15 WIB. Ia mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, serta membawa map putih berisi surat pengunduran diri. Pertemuan dengan jajaran pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit. Sekitar pukul 11.37 WIB, Gibran meninggalkan kompleks parlemen tanpa memberi keterangan apa pun kepada wartawan yang sudah menunggu sejak pagi.

Usai pertemuan, Muzani membenarkan bahwa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. “Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).

Menurut Muzani, surat yang sama juga sudah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya. Namun, ia tidak menyampaikan alasan di balik keputusannya mundur.

MPR Segera Gelar Rapat, Pengganti Dipilih Paling Lambat 60 Hari

Muzani memastikan pimpinan MPR segera menggelar rapat pada hari yang sama untuk membahas tindak lanjut surat itu, dilanjutkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR punya waktu paling lambat 60 hari sejak jabatan wakil presiden kosong untuk memilih pengganti definitif Gibran. Presiden Prabowo punya waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon pengganti.

Sejumlah pimpinan MPR sudah berada di Kompleks Parlemen sejak Kamis pagi, antara lain Rusdi Kirana, Edhie Baskoro Yudhoyono, Lestari Moerdijat, Kahar Muzakir, dan Bambang Wuryanto. Sebelum menuju Senayan, Gibran lebih dulu menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Gibran meninggalkan Gedung Nusantara III dengan mobil yang tidak lagi memakai pelat nomor RI 2, pelat yang lazim digunakan kendaraan dinas wakil presiden.

Paripurna DPR soal HMP Dibatalkan

Di hari yang sama, DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan pukul 14.00 WIB. Salah satu agendanya adalah pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Pembatalan diputuskan melalui Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, sebagaimana tertuang dalam keterangan tertulis Sekretariat Jenderal DPR.

Usulan HMP itu diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026). Rinciannya: PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, PKB 18, NasDem 19, PKS 28, PAN 1, dan Demokrat 18 — jauh di atas syarat minimal 25 anggota.

Ketua Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menilai usulan HMP tersebut tidak akan berlanjut, karena objeknya adalah pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden, sementara yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. “Usulan HMP tetap dibacakan, apakah dilanjutkan, saya kira tidak,” ucap Sudding.

Surat Pengunduran Diri Gibran dan Polemik Ijazah

Pengunduran diri Gibran tidak lepas dari polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya sebagai syarat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat penyetaraan Gibran diketok melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian resmi mencabut surat penyetaraan itu.

Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan sengketa Pilpres 2024 terkait hal yang sama tidak dapat diterima. Pada Selasa (10/11/2026), Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Sehari kemudian, Rabu sore, Budi Arie membenarkan Gibran mundur dan menyerahkan surat ke Prabowo di Halim.

Penyerahan surat ke MPR menjadi langkah formal berikutnya. Meski surat sudah diterima, status jabatan Gibran belum berakhir secara resmi: pemberhentian wakil presiden masih harus diproses melalui mekanisme ketatanegaraan, dan MPR belum mengumumkan jadwal sidang pemilihan pengganti.

Sumber: Investor.id dan TheIconomics