Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri mulai menggelar sidang etik Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Kepala Divisi Hukum Polri itu menjadi perwira tinggi pertama yang menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan sidang tersebut berjalan sesuai jadwal. “Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri,” kata Isir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Isir menegaskan pemeriksaan etik terhadap para tersangka dilakukan secara bertahap dan dimulai dari Ahrie. “Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” ujarnya. Polri belum mengungkapkan susunan Komisi Kode Etik Polri yang memimpin persidangan, dan hingga laporan ini ditulis belum ada putusan sidang yang diumumkan.

Sidang Etik Ahrie Sonta Digelar Bertahap

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (3/11/2026), seminggu sebelum sidang etik pertama digelar.

Tiga dari empat tersangka telah ditahan di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit. Selain diproses pidana, keempat jenderal tersebut juga harus menjalani sidang kode etik, dan Ahrie menjadi yang pertama diperiksa.

Kasus ini bermula dari penyelidikan Bareskrim terhadap dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang berlangsung sekitar satu tahun, pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor itu kemudian disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.

Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan. Polisi juga menduga para tersangka memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.

Sasaran penyadapan diduga meliputi nomor telepon milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Kasus ini terungkap setelah seorang petugas melaporkan dugaan penyadapan tersebut pada 30 Oktober 2026.

Dugaan Penyadapan Lewat Server LIMS

Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk. Para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penyidik menyebut penyidikan masih berada pada tahap awal.

Perkembangan perkara ini turut disorot Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komisioner Kompolnas, M Choirul Anam, meminta Polri secara berkala menyampaikan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ini. Menurut dia, keterbukaan diperlukan karena banyak informasi yang beredar di media sosial belum jelas kebenarannya.

“Informasi yang ada di publik itu belum ketemu ujung pangkalnya. Padahal publik punya kepentingan yang besar terhadap peristiwa ini,” kata Anam di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menyatakan Kompolnas yakin Polri bisa menangani perkara tersebut secara objektif dan profesional, tetapi komitmen itu perlu ditunjukkan melalui keterbukaan proses penyidikan.

Dengan dimulainya sidang etik terhadap Ahrie Sonta, kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden dan sejumlah pihak memasuki babak baru. Proses etik ini berjalan beriringan dengan penanganan perkara pidana di Bareskrim. Publik kini menanti apakah sidang kode etik ini berjalan transparan dan konsisten, serta sanksi apa yang akan diputuskan Komisi Kode Etik Polri terhadap para perwira tinggi yang terlibat.

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo, bersama tiga perwira tinggi lainnya. Di sisi lain, Kapolres Sukoharjo dicopot buntut penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran setelah Propam mendalami prosedur penggeledahan tersebut.

Sumber: InvestorTrust, ValidNews, Harian Rakyat Sulsel