Sekitar 7.000 pegawai PPPK paruh waktu Bandung masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat sebelum status mereka bisa ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu. Pemerintah Kota Bandung menyatakan siap mengikuti kebijakan pusat, tetapi belum bisa bergerak karena skema pembiayaan dan regulasinya belum ditetapkan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen pemerintah kota terhadap peningkatan status ribuan pegawai tersebut. Meski begitu, ia mengakui pelaksanaan kebijakan itu sepenuhnya bergantung pada arahan resmi dari pemerintah pusat, terutama soal mekanisme dan sumber pembiayaan.

“Kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Namun, kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).

Farhan menyebut jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Bandung mencapai sekitar 7.000 orang. Angka itu membuat kepastian dari pusat menjadi penting, agar penyesuaian status kepegawaian bisa dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

PPPK Paruh Waktu Bandung Belum Punya Anggaran Khusus

Soal anggaran, Farhan mengakui Pemkot Bandung belum mengalokasikan dana khusus untuk peningkatan status tersebut. Alasannya, besaran kebutuhan anggaran sangat bergantung pada skema yang nanti ditetapkan pemerintah pusat.

“Kalau ditanya apakah Pemkot Bandung sudah menganggarkan? Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Meski demikian, Farhan memastikan pemerintah kota tetap mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan seluruh aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil, PPPK penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu. Ia menegaskan Pemkot Bandung akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pusat dan siap melakukan penyesuaian begitu aturan serta mekanisme pembiayaannya ditetapkan.

“Pemerintah pusat apa pun arahannya, kita akan ikuti dan kita sesuaikan,” kata Farhan.

Sebagai latar, sebanyak 7.326 PPPK paruh waktu di Kota Bandung telah menandatangani perjanjian kerja bersama Farhan di Pendopo Kota Bandung pada Senin, 27 Oktober 2025. Dari total formasi 7.375 PPPK paruh waktu yang diusulkan, sebanyak 7.326 orang telah ditetapkan Nomor Induk PPPK oleh Badan Kepegawaian Negara. Rinciannya meliputi 677 formasi guru, 319 tenaga kesehatan, dan 6.330 tenaga teknis, sementara 49 formasi tidak ditetapkan karena berkas tidak lengkap atau pengunduran diri.

Skema PPPK paruh waktu sendiri merupakan bentuk penataan tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi pada 2024 dan terdaftar di basis data BKN. Para pegawai ini berstatus ASN dengan kontrak kerja resmi, namun skema penggajiannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi. Mereka berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu apabila formasi tersedia dan kinerjanya terbukti baik.

Di Kabupaten Bandung, pemerintah kabupaten sebelumnya menyampaikan rencana serupa. Sebanyak 7.550 PPPK paruh waktu di sana direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027, dengan pemerintah pusat disebut menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun secara nasional untuk kebijakan tersebut. Rencana itu masih menunggu kepastian pelaksanaan sesuai ketentuan pusat, sama seperti yang kini dihadapi Kota Bandung.

Bagi ribuan pegawai di Kota Bandung, kabar dari pusat kini menjadi penentu. Selama skema pembiayaan belum turun, status mereka tetap paruh waktu, dan Pemkot Bandung hanya bisa menyiapkan diri menyambut kebijakan itu begitu resmi ditetapkan. Kebijakan Pemkot Bandung menyiapkan bantuan sementara bagi warga terdampak pergeseran desil bansos sebelumnya menunjukkan pemerintah kota berupaya merespons kebijakan pusat dengan langkah penyesuaian di daerah. Sementara itu, Farhan menegaskan pemulihan internet warga yang terputus akibat penertiban kabel menjadi tanggung jawab operator, sebagai contoh lain kebijakan kota yang menunggu kejelasan aturan sebelum dieksekusi.

Sumber: Tingkap, bandung.go.id