Bareskrim Polri menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat penyadapan Prabowo. Penetapan itu diumumkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026) malam. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mendalami perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh tersebut.

Slamet sebelumnya berstatus saksi. Penyidik kemudian menggelar perkara dan menyimpulkan sudah ada bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status hukumnya. Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.

Peran Slamet Uliandi sebagai Tersangka Keempat Penyadapan Prabowo

Penyidik mengungkap posisi Slamet di dalam struktur pengelolaan sistem penyadapan Bareskrim. Ia disebut berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Slamet pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim pada 2010 hingga 2019, dan terakhir menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri periode 2021–2026.

Dalam kapasitas itu, Slamet diduga memegang kewenangan memberi persetujuan atas aktivitas penyadapan. Dua tersangka lain, Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, disebut harus meminta izin kepadanya sebelum melakukan provisioning atau penyadapan. “Sampai dengan saat ini, Kabagmon yaitu tersangka EH dan AS jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari saudara SU,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto dalam konferensi pers tersebut.

Peran Slamet tidak berhenti di situ. Penyidik juga mendalami dugaan persetujuan penghapusan berkas hasil penyadapan. Pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta disebut meminta izin kepada Slamet untuk menghapus seluruh file rekaman yang tersimpan. Permintaan itu disetujui. “Tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” kata Suhermanto.

Meski sudah berstatus tersangka, Slamet belum ditahan. Penyidik menyebut kondisi kesehatannya belum memungkinkan karena ia sedang sakit pascastroke. “Tersangka SU saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke,” ujar Suhermanto.

Tim Khusus Kapolri dan Tiga Tersangka Sebelumnya

Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin langsung Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin. Tim itu bertugas mendalami berbagai informasi dan isu yang berkembang, termasuk dugaan keterlibatan aktor intelektual di balik penyadapan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut pembentukan tim sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi. Hasil pendalaman akan disampaikan kepada publik mengikuti perkembangan perkara.

Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiganya ditetapkan pada Selasa (3/11/2026) dan ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Dugaan penyadapan tanpa prosedur itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasarannya tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Penyidikan sudah memeriksa 13 saksi dan lima ahli, terdiri atas tiga ahli teknologi informasi dan dua ahli pidana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai perkara ini diduga kuat berkaitan dengan upaya makar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis, antara lain Pasal 332 tentang akses ilegal, Pasal 258 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang penghapusan informasi elektronik. Ancaman hukuman maksimalnya mencapai 10 tahun penjara.

Sumber: Investor.id, InvestorTrust, Tribunnews.