Mutasi Kapolres Sukoharjo: AKBP Andika Dharma Sena Dicopot Buntut Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Mutasi Kapolres Sukoharjo: AKBP Andika Dharma Sena Dicopot Buntut Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Mutasi Kapolres Sukoharjo resmi diumumkan Markas Besar Polri pada Senin, 2 November 2026. AKBP Andika Dharma Sena digeser dari kursi Kapolres Sukoharjo, menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang memicu keluhan santri dan pengasuh pesantren.

Perkembangan terbaru ini menjadi kelanjutan dari penanganan internal yang sebelumnya diberitakan FlashNews. Dalam laporan sebelumnya, Mabes Polri menyatakan akan mendalami keluhan atas penggeledahan tersebut secara objektif, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak pemeriksaan prosedur (baca: Mabes Polri Dalami Penggeledahan Ponpes Sukoharjo, Komnas HAM Desak Pemeriksaan Prosedur). Kini, langkah organisatoris itu diikuti pergantian pucuk pimpinan Polres Sukoharjo.

Mutasi Kapolres Sukoharjo Tertuang dalam Telegram 2 November

Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 yang diterbitkan pada 2 November 2026. Melalui telegram itu, Andika dimutasikan menjadi Perwira Menengah Staf Utama Operasi (Pamen Stamaops) Polri.

Kursi Kapolres Sukoharjo selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali. Sementara itu, jabatan Kapolres Boyolali diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang, yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubdit Regident Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah.

Bagi Andika, pergantian ini datang relatif cepat. Ia baru dilantik sebagai Kapolres Sukoharjo pada 6 Oktober 2026, sehingga masa jabatannya di Sukoharjo baru berjalan sekitar 28 hari ketika telegram mutasi tersebut terbit.

Empat Personel Dinonaktifkan, Pemeriksaan Propam Masih Berjalan

Di luar pergantian kapolres, empat personel Polres Sukoharjo dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Keempatnya adalah AKBP Andika Dharma Sena, Iptu AS selaku Kasat Reskrim, Ipda FA selaku Kanit Pidana Umum, dan Ipda RAP selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari pembenahan internal dan upaya menjaga profesionalisme. Ia menegaskan pergantian jabatan tidak menghentikan pemeriksaan, dan pemeriksaan itu sendiri belum menghasilkan kesimpulan apa pun yang diumumkan kepada publik.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yuliyanto, menyatakan pemeriksaan harus berjalan objektif dan transparan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas dampak yang dirasakan santriwati dan pengasuh pesantren, serta mengingatkan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap tahapan penegakan hukum, terutama ketika berhadapan dengan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Sebagai latar, penggeledahan yang menjadi pangkal persoalan ini dilakukan tim gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satbrimob pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 03.20 WIB, di lingkungan Ponpes Hamalatul Quran di Mojolaban, Sukoharjo. Menurut keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, pada 12 September 2026. Dalam perkara itu, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan masih mencari seseorang berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Polda Jawa Tengah sebelumnya menyatakan personel Polisi Wanita dilibatkan di lokasi yang ditempati santri perempuan, didampingi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Setelah proses selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama, dan pendampingan psikologis disiapkan bagi santri yang terdampak.

Dengan mutasi ini, publik kini menunggu dua hal sekaligus: kepemimpinan baru di Polres Sukoharjo dan hasil pemeriksaan Propam terhadap keempat personel tersebut. Polri menegaskan prosesnya masih berjalan, dan hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran etik dalam penggeledahan itu.

Sumber: Espos.id, InvestorTrust mengutip Antara, dan keterangan Divisi Humas Polri.

3 responses to “Mutasi Kapolres Sukoharjo: AKBP Andika Dharma Sena Dicopot Buntut Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran”

  1. […] Mutasi Kapolres Sukoharjo: AKBP Andika Dharma Sena Dicopot Buntut Penggeledahan Ponpes Hamalatul Qur… […]

  2. […] hukum tetap. Perkembangan internal Polri sebelumnya juga pernah diberitakan FlashNews, termasuk pencopotan Kapolres Sukoharjo buntut penggeledahan pondok pesantren, yang menunjukkan penyidikan terhadap aparat sendiri bukan hal baru dalam tubuh Polri. Kini, publik […]

  3. […] sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo, bersama tiga perwira tinggi lainnya. Di sisi lain, Kapolres Sukoharjo dicopot buntut penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran setelah Propam mendalami prosedur penggeledahan […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About Author

Logo FlashNews

Kontributor FlashNews

Kontributor FlashNews adalah tim penulis dan peliput FlashNews yang menghadirkan berita peristiwa, pemerintahan, olahraga, kuliner, dan wisata seputar Bandung Raya, serta berita nasional pilihan — cepat, akurat, dan bersumber jelas. FlashNews: Berita Cepat, Fakta Akurat.

Categories