JAKARTA — Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan HM Subhan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA atas nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Kabar putusan itu mencuat pada Jumat, 30 Oktober 2026, setelah penggugat menerima pemberitahuan melalui sistem e-Court Mahkamah Agung, dan seketika menjadi perbincangan luas di ruang publik.
Dalam amar yang tercantum pada laman Kepaniteraan Mahkamah Agung, majelis menyatakan: “Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya.” Dengan amar tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengambil alih perkara untuk memutusnya sendiri. Perkara ini tercatat dengan nomor 742 K/TUN/2026.
Suket Penyetaraan Gibran yang Dipersoalkan
Dokumen yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Surat itu memuat penyetaraan riwayat pendidikan Gibran, mulai dari SMP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, hingga UTS Insearch di Australia, dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK. Dokumen inilah yang dipakai sebagai salah satu pemenuhan syarat pendidikan setingkat SMA saat Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam gugatannya, Subhan meminta majelis menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan. Tiga tuntutan itu pula yang, menurut keterangan penggugat, dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Agung.
Perkara ini bermula di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, yang didaftarkan pada 19 Februari 2026. PTUN pada 21 Mei 2026 menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan perkara berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan putusan nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT pada 12 Agustus 2026. Subhan kemudian menempuh kasasi; berkasnya diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung pada 23 September 2026 dan diregistrasi pada 8 Oktober 2026. Majelis kasasi diketuai Yulius, dengan hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Salinan Lengkap Belum Terbit, Jabatan Tidak Otomatis Gugur
Perlu dicatat, hingga artikel ini ditulis, salinan lengkap putusan belum diunggah di situs resmi Mahkamah Agung. Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, saat dikonfirmasi CNN Indonesia mengaku belum menerima informasi mengenai putusan itu. “Belum tahu, dicek dulu ya,” ujarnya. Karena itu, pemberitaan sejauh ini bersandar pada amar putusan dan pemberitahuan e-Court yang diterima penggugat.
Subhan sendiri membenarkan kabar tersebut. “Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi,” kata dia. Kabar pengabulan kasasi itu juga disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, melalui akun media sosialnya.
Yang tak kalah penting untuk diluruskan: putusan ini menyangkut keabsahan sebuah dokumen administrasi pendidikan, bukan keputusan yang otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden ataupun membatalkan hasil Pemilu Presiden 2024. Kewenangan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah menguji keputusan tata usaha negara, sementara sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena kedudukan hukum para pemohon.
Perkembangan selanjutnya kini menunggu salinan resmi putusan serta langkah institusi terkait, termasuk tindak lanjut atas perintah penarikan dan pemusnahan dokumen yang dipersoalkan.
Sumber: Kompas.com, CNN Indonesia, dan informasi perkara pada laman Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Leave a Reply