Mahkamah Agung (MA) membatalkan konferensi pers suket Gibran yang sedianya digelar pada Senin (2/11/2026). Penjelasan resmi mengenai putusan kasasi surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu urung disampaikan karena dokumen putusannya belum sampai ke tangan humas lembaga tersebut.

Agenda pukul 11.00 WIB di Media Center MA, Jakarta, itu sedianya menjadi penjelasan resmi pertama MA atas putusan kasasi perkara nomor 742 K/TUN/2026. Namun beberapa saat sebelum jadwal, MA mengumumkan penundaan melalui keterangan tertulis.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Andi Julia Cakrawala, menyebut ketiadaan salinan putusan sebagai alasan utama. Biro yang dipimpinnya belum menerima dokumen lengkap perkara itu sehingga belum bisa memaparkan pertimbangan majelis secara utuh kepada media.

“Sampai saat ini Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung belum menerima salinan putusan terkait perkara nomor 742 K/TUN/2026, sehingga kami belum dapat memberikan informasi secara utuh pada konferensi pers hari ini,” kata Andi dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/11/2026).

“Untuk itu, konferensi pers pada hari ini dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut,” lanjutnya.

Konferensi Pers Suket Gibran Dijadwalkan Pukul 11.00 WIB

Sehari sebelumnya, MA sempat memastikan agenda tersebut akan berjalan. Kepala Subbagian Humas MA, Devi Sugara, pada Minggu (1/11/2026) menyampaikan rencana konferensi pers bersama juru bicara MA untuk menjelaskan putusan nomor 742 K/TUN/2026. Rencana itu berubah pada Senin pagi ketika salinan putusan dipastikan belum diterima biro humas.

Pembatalan ini tidak mengubah isi putusan kasasi itu sendiri. Putusan perkara tersebut tetap tercatat di laman kepaniteraan MA. Yang tertunda hanyalah penjelasan resminya, bukan berlakunya putusan. Publik kini menunggu dua hal: kapan salinan lengkap putusan sampai ke Biro Hukum dan Humas, dan kapan MA menetapkan jadwal baru untuk menjelaskannya.

Putusan Kasasi 30 Oktober dan Respons KPU

Putusan yang hendak dijelaskan itu dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026). Majelis kasasi yang diketuai Yulius mengabulkan seluruh gugatan H.M. Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Amar putusannya berbunyi: kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri, dan kabul gugatan penggugat seluruhnya.

Salah satu poin pentingnya menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Dokumen itu diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 sebagai penyetaraan pendidikan setingkat SMA dari luar negeri milik Gibran, dan dipakai sebagai salah satu syarat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Majelis juga memerintahkan penarikan dokumen tersebut dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta menghukum tergugat membayar biaya perkara.

Perkara ini bermula dari gugatan Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, yang didaftarkan pada 19 Februari 2026. PTUN Jakarta sebelumnya tidak menerima gugatan itu, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan tersebut saat Subhan mengajukan banding. Barulah di tingkat kasasi, MA mengabulkan permohonan Subhan dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.

Putusan kasasi ini berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam sengketa hasil pemilihan presiden itu, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sudah merespons putusan MA tersebut. Komisioner KPU Idham Holik menegaskan tahapan Pemilu 2024 sudah selesai ketika pasangan calon terpilih dilantik. Ia merujuk Pasal 167 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebut pelantikan atau pengucapan sumpah dan janji pasangan calon terpilih sebagai tahapan paling akhir.

Sebelumnya, FlashNews memberitakan putusan kasasi MA yang menyatakan suket penyetaraan Gibran tidak sah dalam artikel MA Kabulkan Kasasi, Suket Penyetaraan Gibran Dinyatakan Tidak Sah. Penjelasan resmi atas putusan itu masih harus menunggu hingga salinannya diterima Biro Hukum dan Humas MA.

Sumber: Detikcom, InvestorTrust, dan keterangan resmi Mahkamah Agung.