PARIS — Mogok nasional Prancis pada Kamis (5/11/2026) melumpuhkan sebagian layanan publik di negara itu. Ratusan ribu orang turun ke jalan di hampir 70 kota, menuntut kenaikan upah dan perlindungan layanan publik, sementara pemerintah mengerahkan sekitar 70.000 polisi dan gendarme untuk menjaga ketertiban.

Lima serikat buruh besar, termasuk CGT dan CFDT, menyerukan aksi mogok dan demonstrasi serentak di seluruh Prancis. Mereka didukung kelompok pelajar serta gerakan rompi kuning yang kembali menguat. Aksi ini menjadi ujian terbaru bagi Presiden Emmanuel Macron, lima bulan menjelang pemilihan presiden, setelah berminggu-minggu gejolak yang mengguncang pemerintahannya.

Menurut CGT, lebih dari 250.000 orang sudah turun ke jalan di hampir 70 kota hingga pukul 13.00 waktu setempat. Pemimpin CGT Sophie Binet menyebut angka itu baru permulaan. Dinas intelijen dalam negeri memperkirakan 500.000 hingga 700.000 orang akan berdemonstrasi di luar Paris, ditambah puluhan ribu lainnya di ibu kota.

Dampak Mogok Nasional Prancis Terasa di Sekolah hingga Kilang

Gangguan terasa di berbagai sektor. Kementerian Pendidikan mencatat 16 persen guru mogok dan 81 sekolah menengah atas tutup pada Kamis pagi. Serikat pekerja menyebut gangguan melanda lebih dari seperempat sekolah menengah atas dan sebagian besar universitas. Layanan kereta api terganggu, sekitar satu dari sepuluh kereta cepat TGV dibatalkan, dan sejumlah layanan regional serta Paris terganggu.

Di Paris, Menara Eiffel dan beberapa ruang pameran Museum Louvre terpaksa tutup. Para pekerja juga diminta menghentikan produksi di kilang-kilang minyak, dan Prancis diperkirakan harus mengimpor listrik lebih banyak daripada yang dihasilkannya pada hari itu karena gangguan di pembangkit nuklir.

Para demonstran menuntut kenaikan upah minimum — saat ini 12,31 euro per jam — serta kenaikan gaji secara umum, reformasi pajak, dan perbaikan kondisi belajar bagi pelajar. Pemimpin CFDT Marylise Léon mengatakan serikatnya meminta kenaikan bersih 100 euro per bulan, bukan sekadar penyesuaian upah minimum.

Pemerintah Waspada, Bayang-bayang Kerusuhan 17 Oktober

Pemerintah berusaha meredakan ketegangan setelah kerusuhan dan penjarahan pada 17 Oktober lalu mengejutkan aparat keamanan. Lebih dari 2.000 toko dijarah dan sejumlah bangunan bersejarah dibakar dalam kerusuhan terburuk yang dialami Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menjanjikan respons yang sangat tegas terhadap setiap kekerasan, dan menyebut tiga risiko utama: kelompok “black bloc”, penjarahan, dan pawai liar tanpa izin serikat.

Juru bicara pemerintah Maud Bregeon menegaskan pemerintah sangat waspada. “Sama sekali tidak boleh mengulang 17 Oktober,” katanya seusai rapat kabinet, Rabu. Macron sendiri menggelar rapat pertahanan dan keamanan pada Rabu malam untuk membahas situasi.

Untuk meredakan kemarahan publik, pemerintah telah menurunkan harga bahan bakar dengan melepas 10 juta barel solar dari cadangan strategis. Para menteri juga berjanji mereformasi platform penerimaan mahasiswa Parcoursup dan menggantinya pada 2028. Namun serikat buruh menilai langkah itu belum cukup dan menuntut jawaban segera dari pemerintah.

Aksi Kamis ini berakar pada protes pelajar yang dimulai September lalu atas kondisi sekolah yang memburuk dan ketidakpastian masa depan. Gerakan itu kemudian meluas menjadi tuntutan yang lebih luas soal biaya hidup dan anggaran negara, di tengah utang publik Prancis yang mendekati 120 persen dari produk domestik bruto. Pawai utama Paris akhirnya diizinkan melintasi pusat kota, dari Place de la République menuju Place de la Nation, setelah rute yang diusulkan serikat dari Bastille ke Concorde ditolak prefektur polisi.

Sumber: Reuters, BBC