Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap SHGB Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat. Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo, Ryan Brasali, diperiksa sebagai saksi untuk kedua kalinya pada Jumat (6/11/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menggali keterangan Ryan seputar proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas tanah kawasan Kota Baru Parahyangan, sekaligus menelusuri pihak lain yang diduga ikut mengurus sertifikat tersebut ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Saksi hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan,” kata Budi kepada wartawan, Sabtu (7/11/2026).

Pemeriksaan Kedua soal Dugaan Suap SHGB Kota Baru Parahyangan

Pemeriksaan pada 6 November itu bukan yang pertama bagi Ryan. Pada Jumat (23/10/2026), ia sudah lebih dulu dimintai keterangan bersama empat petinggi perusahaan lainnya, yakni Direktur Utama Albertus Pratomo, Manajer Humas Yunan Mahastra Satria, Manajer Legal Ari Awan Nuryatmi, dan Manajer Akuntansi Evelin Lili.

Sehari setelah pemeriksaan kedua, Sabtu (7/11/2026), Budi menyebut seorang saksi lain berinisial YN juga dimintai keterangan mengenai perpanjangan SHGB yang sama. Hingga kini KPK belum menjelaskan siapa saja pihak lain yang mengurus sertifikat tersebut dan apakah status perusahaan akan ditingkatkan. Tanggapan Ryan maupun perusahaan juga belum diperoleh.

Sebelumnya, pada Selasa (29/9/2026), penyidik KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dan menyita sejumlah dokumen perpanjangan HGB. Penyidik menduga perusahaan memberikan uang kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk memperlancar pengurusan sertifikat.

SHGB yang diurus mencakup lahan seluas 1.250 hektare di Padalarang. Budi sebelumnya menjelaskan kewenangan pengurusan sertifikat bertingkat berdasarkan luas lahan, dari kantor pertanahan, kantor wilayah, hingga pusat. Untuk PT Bela Parahiyangan Investindo, pengurusan diduga dilakukan di tingkat pusat karena lahannya cukup luas.

Aliran Rp2,1 Miliar dan Delapan Tersangka

Dalam konstruksi perkara yang didalami KPK, PT Bela Parahiyangan Investindo diduga menyerahkan “uang pengurusan” sebesar Rp2,1 miliar kepada Erwin, tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Dari jumlah itu, Erwin diduga meneruskan Rp1,8 miliar kepada mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang disebut KPK berperan sebagai pengepul dana dari pihak swasta.

Erwin, Arif, dan Fahd El Fouz — bersama Muhammad Fakhry — disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Nusron sendiri sudah memenuhi pemeriksaan KPK sebagai saksi pada Rabu (4/11/2026) selama lima hingga enam jam, setelah dua kali tidak hadir pada 7 dan 15 Oktober. Ia berstatus saksi dan belum menjadi tersangka.

Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026 dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. Penyidik menduga PT Summarecon, lewat perantara, memberi Rp1,5 miliar kepada Erwin dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor I Sontang Coin Manurung. KPK menetapkan delapan tersangka, antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Sontang Coin Manurung, dan Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi. Penyidik menyita sekitar Rp106,3 miliar.

KPK memastikan pendalaman terhadap dugaan suap dalam pengurusan SHGB Kota Baru Parahyangan akan terus berlanjut, termasuk menelusuri mekanisme pemrosesan pertanahan hingga dugaan perbuatan melawan hukum di baliknya. Semua pihak yang diperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka tetap berstatus demikian sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sumber: AFU.id, Holopis.com, Mata Fakta