NGAMPRAH — Memasuki pembahasan APBD 2027 Bandung Barat, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat Sandi Supyandi mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menyusun program pembangunan dari balik meja birokrasi. Menurut dia, setiap rupiah anggaran harus menjawab persoalan nyata yang dirasakan warga di lapangan, bukan sekadar mengulang daftar kegiatan tahun sebelumnya.

Sandi yang juga memimpin DPC PKB Kabupaten Bandung Barat menyampaikan penegasan itu di Ngamprah, Selasa (3/11/2026), di tengah tahapan pembahasan APBD Murni Tahun Anggaran 2027. Bagi dia, anggaran daerah bukan sekadar dokumen administratif berisi angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan yang menunjukkan sejauh mana pemerintah hadir untuk rakyatnya.

Kritik paling tajam diarahkan pada pola perencanaan yang dinilainya monoton. Program yang itu-itu saja dan disalin dari tahun ke tahun, kata Sandi, menjadi bukti lemahnya inovasi sekaligus minimnya budaya musyawarah dalam menyerap aspirasi warga. Padahal, kebutuhan setiap wilayah tidak selalu sama, sehingga perencanaan yang seragam berisiko meleset dari sasaran.

APBD 2027 Bandung Barat Harus Mengalir dari Musrenbang

Karena itu, Sandi meminta birokrasi turun langsung menyelami persoalan di akar rumput. Usulan warga yang muncul lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan harus dikawal sampai benar-benar masuk ke dalam prioritas penganggaran.

Sebagai gambaran, Komisi I meminta pemerintah daerah memetakan prioritas yang menyasar kelompok rentan secara spesifik. Petani membutuhkan kepastian akses pupuk, sarana produksi, irigasi, serta harga dan pasar hasil panen yang stabil. Buruh memerlukan perlindungan ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan, dan lapangan kerja lokal yang lebih luas. Sementara pelaku UMKM dan pedagang kecil membutuhkan skema permodalan, pendampingan usaha, dan penataan tempat usaha yang manusiawi. Adapun warga kurang mampu harus dijamin ketepatan sasaran bantuan sosial serta akses layanan dasar kesehatan dan pendidikan.

Tata Kelola ASN dan PPPK Jadi Sorotan

Sesuai lingkup kerja Komisi I yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, Sandi memastikan tata kelola aparatur ikut dikawal ketat dalam APBD 2027. Penempatan dan promosi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus murni berbasis sistem merit, kompetensi, dan rekam jejak kinerja, bukan kedekatan atau kepentingan tertentu. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Di sisi lain, proporsi belanja pegawai diminta sebanding dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penataan tenaga non-ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pun perlu mendapat kepastian melalui perencanaan yang matang dan berkeadilan. Penguatan di tingkat kecamatan dan desa juga ditekankan, sebab kedua lapisan pemerintahan itu menjadi garda terdepan pelayanan bagi masyarakat.

Sandi turut mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan, eksekutif maupun legislatif, menjadikan pengalaman Bandung Barat yang pernah menyandang predikat daerah rawan korupsi sebagai bahan introspeksi bersama. Kepercayaan publik, menurut dia, hanya bisa dipulihkan lewat tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, dimulai dari cara anggaran disusun.

Ia pun mengingatkan kembali cita-cita awal pemekaran Bandung Barat: mendekatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam yang dimiliki daerah ini semestinya menjadi kekuatan untuk menyejahterakan warga, bukan sekadar kebanggaan daerah. Di akhir pernyataannya, Sandi mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan program yang tidak tepat sasaran, sebab DPRD terbuka menerima aspirasi itu.

Sumber: Bandungsatu.com dan Siyasah.id, Selasa (3/11/2026).