PANGALENGAN — Dialog PTPN Pangalengan yang mempertemukan manajemen PTPN I Regional 2 dan Aliansi Petani Pangalengan (APP) berakhir dengan kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perkebunan. Pertemuan yang difasilitasi Polresta Bandung itu digelar di Aula Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jumat (6/11/2026), sebagai upaya meredakan sengketa pemanfaatan lahan yang sempat memanas sejak akhir Oktober lalu.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto menegaskan, kepolisian hadir sebagai pihak netral yang menjaga keamanan sekaligus membuka ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan aspirasi dan mencari jalan keluar bersama. “Kami hadir sebagai pihak yang netral untuk menjaga situasi tetap kondusif. Silakan masing-masing perwakilan menyampaikan pendapat agar dapat ditemukan kesepakatan bersama,” ujar Tri.

Dialog PTPN Pangalengan Bahas Status HGU dan Batas Lahan

Dalam audiensi tersebut, sejumlah persoalan menjadi bahan pembahasan, mulai dari status Hak Guna Usaha (HGU), batas wilayah lahan, hingga kesesuaian pemanfaatan lahan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. PTPN I Regional 2 Malabar beroperasi berdasarkan kerangka HGU dan hak pengelolaan aset negara, sementara APP menyuarakan hak garap yang menurut mereka berakar pada riwayat penguasaan lahan secara turun-temurun, perjanjian kerja sama, serta mekanisme sewa garap yang pernah atau sedang berjalan.

Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, Aria Wijaya, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap status lahan yang menjadi objek persoalan. Proses itu mencakup pemeriksaan titik koordinat untuk memastikan batas lahan yang masuk wilayah HGU PTPN maupun yang berada di luar wilayah HGU.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyama, mengatakan pemerintah daerah akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan kedua pihak untuk kemudian diteruskan kepada Bupati Bandung sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.

Dari hasil pertemuan itu, PTPN I Regional 2 dan APP menyepakati komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah. Kedua pihak juga sepakat tetap menjalankan aktivitas masing-masing seperti biasa tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun. Selain itu, keduanya berkomitmen tidak melakukan pembukaan lahan tambahan maupun pembangunan baru hingga BPN menyelesaikan proses verifikasi titik koordinat dan memastikan status lahan yang menjadi objek sengketa.

Kesepakatan lain menyangkut bangunan madrasah yang berdiri di lokasi yang dipersoalkan. APP menyatakan kesediaannya untuk membongkar bangunan tersebut apabila hasil verifikasi BPN menyatakan lokasinya berada di dalam wilayah HGU PTPN. Sebaliknya, PTPN I Regional 2 menyatakan tidak akan mempermasalahkan keberadaan bangunan madrasah itu apabila hasil pemeriksaan membuktikan lokasinya berada di luar wilayah HGU perusahaan.

Laporan Silang Tetap Berjalan

Dialog ini digelar pascainsiden di Blok Afdeling Cinyiruan, kawasan Perkebunan Kertamanah, pada 28 Oktober 2026 lalu. Dua hari sebelumnya, perusakan tanaman teh juga dilaporkan terjadi di Blok Cijempe II. Sekitar 5.000 pohon teh produktif dilaporkan rusak dalam rangkaian insiden tersebut, dan kedua belah pihak kemudian membuat laporan masing-masing kepada kepolisian. Pada hari yang sama dengan dialog, ratusan pegawai PTPN yang tergabung dalam Serikat Pegawai Perkebunan (SP BUN) juga mendatangi Blok Cipicung, Kampung Cinyiruan, Desa Margamulya.

Meski jalur dialog dibuka untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, proses hukum atas laporan silang yang sedang ditangani Polresta Bandung tetap berjalan secara independen. Kapolresta Bandung berharap seluruh pihak dapat menghormati kesepakatan yang telah dicapai serta menunggu hasil verifikasi dari BPN sebagai dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.

Sumber: Tribrata News Polda Jabar, BKRINews