JAKARTA — Polemik di media sosial soal kewajiban menghapus konten dalam empat jam akhirnya dijawab Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Aturan hapus konten 4 jam itu, kata Komdigi, tidak berlaku otomatis untuk setiap unggahan yang dilaporkan atau dianggap bermasalah.

Klarifikasi tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, di Jakarta, Senin (2/11/2026). Ia merespons ramainya perbincangan publik seputar dua beleid baru Komdigi, yakni Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 (KM 127) dan Nomor 128 Tahun 2026 (KM 128), yang ditetapkan pada 13 Maret 2026 sebagai pedoman pengawasan ruang digital.

Menurut Mediodecci, kedua keputusan itu punya peran berbeda tetapi saling berkaitan. KM 127 memperjelas batas waktu penanganan sebagai bentuk kepastian hukum, sedangkan KM 128 memuat mekanisme pengawasan dan penanganan, termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara.

Aturan Hapus Konten 4 Jam Tidak Berlaku Otomatis

Kesalahpahaman yang paling banyak beredar adalah soal kapan hitungan empat jam itu dimulai. Komdigi menegaskan, tenggat tersebut bukan dihitung sejak konten diunggah, dilaporkan masyarakat, atau ditemukan pemerintah. Hitungan baru berjalan setelah platform menerima Surat Perintah Pemutusan Akses resmi melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

SAMAN sendiri diatur sebelumnya melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024. Sistem ini dipakai untuk mengawasi kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang memuat konten buatan pengguna. Alurnya bertahap: Komdigi lebih dulu memverifikasi temuan atau laporan, termasuk dasar hukum, tautan konten, dan bukti pendukungnya.

Setelah verifikasi, Komdigi mengirim notifikasi kepada platform. PSE diberi waktu menanggapi selama 1 x 12 jam untuk konten mendesak dan 1 x 24 jam untuk konten tidak mendesak. Dalam masa itu, platform bisa meminta klarifikasi atau menyampaikan tanggapan atas notifikasi tersebut. Surat perintah pemutusan akses baru diterbitkan bila platform tidak memberi tanggapan dalam tenggat itu.

Barulah setelah surat perintah terbit, PSE wajib menindaklanjuti paling lambat 1 x 4 jam untuk konten mendesak dan 1 x 24 jam untuk konten tidak mendesak. Mediodecci menilai jeda tanggapan itu sudah memberi ruang cukup bagi platform untuk membandingkan konteks pelanggaran dengan pedoman komunitas yang mereka miliki.

Kritik dan Karya Jurnalistik Bukan Sasaran

Komdigi juga menegaskan sasaran penindakan bukan semua konten. Penanganan difokuskan pada disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria KM 128, antara lain ketidaksesuaian dengan fakta, upaya memecah persatuan, menimbulkan kerugian, memicu konflik sosial, hingga menimbulkan rasa takut di masyarakat.

Kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang disampaikan secara sah tidak serta-merta menjadi objek penindakan. Kepala Biro Humas Komdigi, Farida Dewi Maharani, sebelumnya menegaskan pemerintah menjamin hal itu. Produk jurnalistik perusahaan pers, termasuk karya investigatif, pun ditegaskan bukan sasaran.

Bila terjadi kesalahan moderasi, pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan meminta pemulihan. Mekanisme itu berlaku pula bila penghapusan diduga dilakukan platform secara mandiri. Komdigi menyebut pengaturan tenggat waktu mempertimbangkan cepatnya penyebaran konten di ruang digital, tetapi harus dijalankan secara akuntabel tanpa mengurangi hak masyarakat menyampaikan kritik.

Meski begitu, aturan ini tetap menuai sorotan. Organisasi kebebasan berekspresi SAFENet menilai tenggat empat jam terlalu singkat dan berpotensi memicu overblocking, yakni penghapusan berlebihan atas konten yang sebenarnya tidak melanggar. Komdigi menanggapi sorotan itu dengan menekankan kembali bahwa setiap penindakan harus melewati kriteria dan tahapan yang terukur.

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, detikINET, IDXChannel.