Antrean rusunawa Bandung kini menembus sekitar 3.000 kepala keluarga (KK). Angka itu jauh melampaui daya tampung tiga rumah susun sederhana sewa milik Kota Bandung yang totalnya hanya 941 unit. Kesenjangan inilah yang mendorong DPRD Kota Bandung mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Muhammad Syahlevi Edwin Apandi, menegaskan regulasi baru tersebut harus berpihak pada penghuni, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, rumah susun semestinya menjadi jawaban atas kebutuhan hunian layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan, bukan sekadar deretan bangunan vertikal.

“Sekarang kami sedang membahas Raperda tentang Rumah Susun di Pansus 20. Perda ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yang terbit pada 2014,” ujar Syahlevi.

Rusunawa Bandung: 941 Unit untuk 3.000 KK

Draf Raperda yang sedang digodok memuat 111 pasal. Cakupannya tidak hanya soal pembangunan fisik, melainkan seluruh ekosistem rumah susun, dari tata kelola, pelayanan, hingga kepastian hak penghuni. Syahlevi menekankan pembahasan harus komprehensif agar aturan yang lahir benar-benar menjamin kenyamanan warga, bukan sekadar menambah jumlah unit.

Jurang antara ketersediaan dan kebutuhan menjadi alasan paling mendesak. Dengan lahan Kota Bandung yang kian sempit, hunian vertikal bagi MBR dinilai sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. “Dengan keterbatasan lahan di Kota Bandung, hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kebutuhan mendesak. Kita harus memikirkan bagaimana masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal bisa mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” kata Syahlevi.

Di sisi lain, keluhan penghuni rusun yang sudah beroperasi ikut menjadi sorotan. Fasilitas penunjang dinilai masih kurang, harga sewa dianggap memberatkan, dan tarif listrik serta air bersih kerap dikeluhkan. “Persoalan rumah susun ini cukup kompleks. Keluhan penghuninya beragam, mulai dari fasilitas yang masih kurang, harga sewa yang dinilai mahal, sampai biaya listrik dan air. Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian dalam penyusunan perda,” ujarnya.

Raperda Rumah Susun Bidik Tata Kelola dan Hunian Baru

Pembahasan Raperda ini bukan pekerjaan Pansus 20 semata. Rancangan aturan tersebut merupakan satu dari empat Raperda yang diusulkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 Tahap II. Pansus 20 sendiri diketuai H. Sutaya dengan H. Deni Nursani sebagai wakil ketua.

Agar regulasi yang disusun menyentuh persoalan lapangan, Pansus 20 telah mengundang perwakilan penghuni rusunawa di kawasan Cingised dan Rancacili dalam dengar pendapat. Salah satu poin yang dibahas adalah kewajiban pengembang rumah susun komersial menyediakan sedikitnya 20 persen dari total luas lantai atau jumlah unit yang dibangun untuk rusun umum bagi MBR.

Syahlevi berharap Raperda Rumah Susun menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk memperbaiki tata kelola rusunawa sekaligus membuka peluang pembangunan rumah susun baru. Baginya, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan pada megahnya bangunan, melainkan pada jaminan fasilitas, keterjangkauan sewa, dan transparansi pengelolaan di tangan pemerintah.

Sumber: Maklumat, TuguBandung