JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Jumat (30/10/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, pegawai Ditjen Bea dan Cukai Ahmad Dedi (AD) alias Dedi Congor sudah berstatus tersangka sejak September 2026. Dedi Congor tersangka kasus Bea Cukai itu ditetapkan lewat surat perintah penyidikan tersendiri, berbeda dari pengembangan perkara yang diumumkan KPK pada 28 Oktober 2026.

Dengan penetapan Dedi, jumlah tersangka dalam perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tersebut menjadi sembilan orang. Enam di antaranya merupakan pegawai Ditjen Bea dan Cukai. KPK menegaskan penyidikan perkara ini masih terus berjalan dan berkembang.

Dedi Congor Tersangka Kasus Bea Cukai, Dua Perkara Sekaligus

Perkara KPK terhadap Dedi bukan satu-satunya proses hukum yang menjeratnya. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri lebih dulu menetapkannya sebagai tersangka sejak 2023 dalam dugaan penerimaan gratifikasi. Perkara itu berkaitan dengan masa ketika Dedi menjabat Kepala Seksi Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Ditjen Bea dan Cukai pada 2008–2016, dan penyelidikannya sudah berjalan sejak 2017.

Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi membenarkan status tersangka Dedi dalam perkara gratifikasi tersebut. Ia menyebut penyidik kini sedang memenuhi petunjuk jaksa peneliti atau P19. Nama Dedi sendiri sempat menjadi sorotan pada Mei 2026, ketika ia menghindari pertanyaan wartawan seusai diperiksa KPK sebagai saksi.

Dalam persidangan perkara suap pejabat Bea Cukai, nama Dedi juga sempat disebut. Pertimbangan putusan terhadap tiga pimpinan perusahaan kargo yang menjadi pemberi suap menyebut Dedi menerima uang Rp30 miliar. Pengacara Dedi membantah kliennya menerima uang sebesar itu.

Tiga pemberi suap dari Blueray Cargo itu sudah divonis. John Field dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan, sedangkan Deddy Kurniawan Sukolo dan Andri masing-masing dihukum dua tahun enam bulan penjara dengan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Perkara ini bermula dari OTT di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan lewat dua surat perintah penyidikan. Hingga 26 Agustus 2026, delapan orang sudah ditetapkan dan ditahan sebagai tersangka, termasuk Gatot Heroe yang ditahan pada Agustus 2026, sebelum Dedi menjadi tersangka kesembilan.

Pengembangan ke Dugaan Cukai dan Penggeledahan di Kudus

Di luar penetapan Dedi, KPK juga mengembangkan penyidikan ke dugaan korupsi penerimaan negara di sektor cukai. Pada 28 Oktober 2026, lembaga antirasuah itu menerbitkan satu surat perintah penyidikan umum, lalu menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus serta kantor pusat PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

Penggeledahan di kantor Bea Cukai Kudus berlangsung sekitar delapan jam, sejak siang hingga malam. Sehari kemudian, pada Kamis (29/10/2026), penyidik menggeledah enam perusahaan terafiliasi PT Djarum di wilayah Kudus. Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik disita untuk dianalisis lebih lanjut.

Budi Prasetyo menjelaskan, rangkaian penggeledahan itu merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara korupsi di sektor cukai. Dugaan yang didalami menyangkut pengurusan cukai rokok oleh perusahaan kepada sejumlah pihak di Bea Cukai, yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sementara itu, tiga pejabat Bea Cukai lainnya masih menjalani persidangan, dengan tuntutan hukuman berkisar 7,5 hingga 11,5 tahun penjara.

Sumber: Detikcom (melalui BSI News) dan Antara (melalui Validnews), Jumat (30/10/2026).