Lubang kompos Bandung akan hadir di seluruh penjuru kota. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan tiga lubang kompos di setiap rukun warga (RW) mulai Desember 2026, agar sampah organik selesai diolah di lingkungan tempat sampah itu dihasilkan.

Rencana itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat kegiatan Salat Jumat Keliling di Masjid Miftahul Jannah, RW 10, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Jumat (6/11/2026). Menurut Farhan, sampah organik selama ini menjadi beban terbesar pengelolaan sampah kota karena sebagian warga masih mengumpulkannya lalu membakarnya.

Setiap RW akan mendapat tiga kompos pit. Fasilitas itu direncanakan berukuran sekitar 2 x 2 x 2 meter dan berfungsi menampung sampah organik rumah tangga untuk diolah menjadi kompos. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan menyampaikan petunjuk teknisnya kepada setiap kelurahan, lalu diteruskan ke pengurus RW.

Lubang Kompos Bandung Targetkan 120 hingga 150 Ton per Hari

Kota Bandung memiliki 1.597 RW yang menjadi sasaran program ini. Bila seluruh RW mendapat tiga unit, kota akan memiliki 4.791 lubang kompos. Pemkot menargetkan fasilitas-fasilitas itu mampu mengolah 120 hingga 150 ton sampah organik setiap hari. Bila dibagi rata, setiap RW perlu mengolah sekitar 75 hingga 94 kilogram sampah organik per hari.

Angka itu bukan titik awal dari nol. Pada April lalu, DLH mencatat sudah ada 1.473 lubang kompos di berbagai wilayah kota, dengan perkiraan potensi tampung hingga 60 ton sampah organik per hari. Program Desember ini memperluas jejaring yang sudah berjalan itu ke seluruh RW.

Sampah Organik Diharapkan Selesai di Tingkat RW

Farhan menegaskan penanganan sampah organik harus tuntas di level RW, bukan lagi dibuang dan ditumpuk di tempat pembuangan akhir. Ke depan, pengolahan serupa diharapkan merambah tingkat RT dan rumah tangga. “Persoalan terbesar kita sekarang adalah sampah organik. Sampah organik itu terkadang dikumpulkan lalu dibakar. Ini harus sudah selesai di level RW,” ujar Farhan.

Langkah ini datang di tengah tekanan pada pembuangan akhir. TPA Sarimukti yang terancam penuh diproyeksikan Pemprov Jawa Barat mencapai batas layanannya pada akhir 2026, sementara sampah menumpuk di Tegalega setelah dua mesin pengolah berhenti beroperasi. Pemkot menargetkan program kompos ini mampu menekan hingga 20 persen sampah organik yang dikirim ke TPA.

Sejumlah rincian masih menunggu penjelasan DLH, antara lain RW mana saja yang masuk tahap awal Desember dan berapa kapasitas olah harian tiap lubang dalam satu siklus pengomposan. Rilis Pemkot pada 9 November lalu belum merinci kedua hal itu. Yang sudah jelas, kelurahan akan mendapat arahan teknis dan pelatihan dari DLH sebelum fasilitas mulai dibangun.

Sumber: Portal Jabar, Lintas Priangan, dan Suara Desa