Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah mengkaji hak angket ijazah Gibran sebagai salah satu jalan konstitusional di DPR untuk menindaklanjuti polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan, partainya kini berkomunikasi dengan sejumlah fraksi lain di Senayan untuk menentukan langkah bersama.

Kholid menjelaskan, PKS tidak hanya menimbang hak angket. Opsi lain yang ikut dibuka adalah Hak Menyatakan Pendapat (HMP), instrumen DPR untuk menyatakan sikap resmi atas suatu persoalan. Bahkan, PKS membuka kemungkinan langsung menempuh HMP tanpa lebih dulu menggelar angket.

“Kami masih mengkajinya. Tidak menutup kemungkinan jika langsung HMP yang kami pilih. Ini masalah kebangsaan dan kenegaraan yang krusial,” ujar Kholid kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Menurut Kholid, langkah itu tidak bisa diputuskan PKS sendirian. Partainya kini bermusyawarah dengan partai-partai lain di DPR, dengan mempertimbangkan aspirasi publik serta dua putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum.

Kholid juga mengingatkan konsekuensi bila HMP benar-benar ditempuh. Jalur itu berpotensi berlanjut hingga Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berkaitan dengan pergantian pimpinan negara, sehingga PKS menilainya sebagai persoalan yang harus diputuskan bersama, bukan secara sepihak.

Hak Angket Ijazah Gibran Menguat Usai Dua Putusan Pengadilan

Wacana di Senayan ini menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi seorang warga bernama Subhan Palal pada 30 Oktober 2026. Dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026, majelis hakim menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA luar negeri milik Gibran, nomor 9149/D.D1/KS/2019, tidak sah dan batal demi hukum.

Surat keterangan itu diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019, dan dipakai Gibran sebagai syarat administrasi saat mendaftar calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Gugatan Subhan sebelumnya ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, lalu dikuatkan di tingkat banding, sebelum akhirnya dikabulkan MA di tingkat kasasi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan tersebut. Dua putusan itu kini menjadi pijakan utama fraksi-fraksi di DPR untuk membahas tindak lanjut.

Fraksi Lain Belum Satu Suara

Di luar PKS, sejumlah fraksi lain juga tengah menimbang langkah serupa, meski belum ada kesepakatan. Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut partainya serius mempertimbangkan tiga opsi, yakni meminta penjelasan pemerintah, menggelar penyelidikan melalui hak angket, atau menyampaikan pendapat resmi DPR.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut dialog antarpartai semakin intensif. Ia juga menyinggung meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terkait polemik ijazah Gibran dan kasus penyadapan. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai penyampaian pendapat resmi DPR menjadi salah satu respons yang relevan, dan Golkar akan mempelajari putusan MA secara menyeluruh sebelum menentukan sikap.

Gerindra meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut putusan MA, termasuk proses administrasi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Adapun NasDem menyatakan belum memiliki arahan khusus, sementara PAN masih mengkaji putusan MK dan usulan pembentukan panitia khusus.

Pembahasan di parlemen diperkirakan mengerucut begitu DPR memasuki Masa Persidangan II yang dibuka pada Selasa, 10 November 2026. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan sikap resmi DPR baru akan dibahas setelah masa sidang dimulai, sementara Kantor Wakil Presiden belum memberikan tanggapan atas polemik tersebut.

Sumber: Detikcom (via LensaHukum.co.id) dan TRT Indonesia.