Mike Johnson mundur dari pimpinan Partai Republik AS setelah partainya kehilangan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemilu sela, Selasa, 3 November 2026. Keputusan itu ia sampaikan kepada para stafnya pada Rabu pagi, 4 November 2026, sehari setelah Partai Demokrat diproyeksikan merebut kendali majelis rendah Kongres Amerika Serikat.

Johnson tidak akan mencalonkan diri sebagai pemimpin minoritas di Kongres yang baru. Dua orang yang mengetahui keputusan tersebut mengatakan kepada kantor berita Associated Press (AP) bahwa Johnson memilih mundur dari perebutan kursi pimpinan, meski ia tetap bertahan sebagai anggota DPR biasa dari Louisiana ketika Kongres baru bersidang pada Januari mendatang.

Di daerah pemilihannya sendiri, Johnson justru menang telak. Ia terpilih kembali untuk masa jabatan kedelapan dari distrik keempat Louisiana dengan raihan sekitar 58 persen suara, berdasarkan hasil tidak resmi dari Sekretaris Negara Bagian Louisiana.

Kekalahan partainya pada pemilu sela ini terbilang telak. Johnson selama masa kampanye berulang kali meyakinkan publik bahwa Partai Republik mampu melawan pola sejarah, di mana partai penguasa biasanya dihukum pemilih pada pemilu tengah masa jabatan presiden. Keyakinan itu tidak terbukti. Demokrat menyapu bersih kursi DPR, dan Johnson pun kehilangan jalan untuk mempertahankan kekuasaan.

Mike Johnson Mundur dari Pimpinan Partai Republik AS, Perebutan Kursi Dimulai

Mundurnya Johnson langsung membuka perebutan kursi pemimpin Partai Republik di DPR. Dua nama yang sudah lama disebut-sebut, Pemimpin Mayoritas Steve Scalise dan Ketua Komisi Kehakiman Jim Jordan, sama-sama mengincar posisi tersebut.

Scalise telah mengumumkan pencalonannya, sementara Jordan mulai menghubungi para koleganya di DPR untuk menggalang dukungan. Keduanya pernah sama-sama memburu kursi ketua DPR ketika Kevin McCarthy digulingkan pada 2023, tetapi kala itu suara mereka terbelah dan Johnson-lah yang akhirnya muncul sebagai kandidat kompromi.

Partai Republik dijadwalkan menggelar pemilihan pimpinan internal pada 10 November, dengan batas waktu deklarasi pencalonan pada 6 November tengah hari. Siapa pun yang terpilih akan memimpin Partai Republik dari kursi minoritas, menghadapi mayoritas Demokrat yang bersiap menominasikan pemimpin mereka, Hakeem Jeffries dari New York, sebagai ketua DPR. Pemilihan ketua DPR menjadi salah satu agenda pertama Kongres baru, pada 3 Januari 2027.

Dari Ketua DPR hingga Anggota Biasa

Perjalanan Johnson menuju kursi ketua DPR terbilang tidak biasa. Ia pertama kali meraih palu ketua pada Oktober 2023, setelah para koleganya menggulingkan McCarthy dalam kudeta pertama dalam sejarah DPR. Saat itu Johnson hanyalah anggota tingkat bawah dalam jajaran pimpinan, dan ia naik karena Partai Republik tak kunjung sepakat soal pengganti McCarthy.

Selama menjabat, Johnson menjadi sekutu dekat Presiden Donald Trump. Ia memimpin pengesahan paket andalan Partai Republik berupa pemotongan pajak dan pemangkasan layanan sosial yang ditandatangani Trump menjadi undang-undang. Ia juga melindungi presiden dan pemerintahannya dari pemungutan suara yang memalukan, termasuk upaya pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dengan cara memulangkan para anggota DPR.

Kini, hanya sekitar tiga tahun setelah meraih jabatan tertinggi di DPR, Johnson kembali menjadi anggota biasa. Demokrat dilaporkan juga merebut Senat, sehingga kekalahan Partai Republik pada pemilu sela ini melengkapi perombakan besar peta kekuasaan di Washington menjelang dua tahun terakhir masa jabatan Trump.

Sumber: AP, Reuters