Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat kian mendekati batas daya tampungnya. TPA Sarimukti Bandung Raya yang menjadi muara sampah empat daerah itu diperkirakan hanya mampu bertahan hingga November 2026, sementara kepastian kuota pembuangan setelah 25 November belum juga diumumkan.

Desakan itu datang dari DPRD Jawa Barat. Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Tedy Rusmawan, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memastikan angka kuota sampah yang akan berlaku setelah 25 November 2026, agar empat daerah yang menggantungkan pembuangan ke Sarimukti bisa menyiapkan langkah antisipasi.

Empat daerah tersebut adalah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Menurut Tedy, volume sampah yang masuk ke Sarimukti saat ini sudah dibatasi sekitar 1.200 ton per hari, dengan pembagian kuota Kota Bandung 981,31 ton per hari, Kabupaten Bandung 280,37 ton, Kota Cimahi 119,16 ton, dan Kabupaten Bandung Barat 119,16 ton.

Daya Tampung TPA Sarimukti Bandung Raya Tersisa Hitungan Minggu

Kondisi kritis Sarimukti diakui langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih. Ia menyebut TPA tersebut sejatinya sudah penuh, dan Pemprov Jabar kini melakukan berbagai rekayasa teknis untuk memperpanjang masa operasionalnya sambil menyiapkan alternatif pengolahan sampah.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah menambah lapisan penampungan di Zona 5. Langkah itu dilakukan setelah kajian bersama tim Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun Ai menegaskan tambahan daya tampung tersebut hanya bersifat sementara, karena Zona 5 diperkirakan kembali penuh dalam hitungan beberapa minggu.

Selain mengoptimalkan Zona 5, DLH Jabar juga mengkaji kemungkinan mengaktifkan kembali Zona 4. Rencana itu masih menghadapi kendala teknis, terutama risiko pergeseran konstruksi karena bagian hilir yang mengarah ke kolam stabilisasi belum dibangun. DLH masih menghitung volume sampah yang aman ditampung di area tersebut sebelum memutuskan langkah lanjutan.

Untuk jangka menengah, Pemprov Jabar menjajaki kerja sama pengolahan 1.000 ton sampah lama dengan metode landfill mining, yakni menggali dan mengolah kembali timbunan sampah lama agar volume yang menumpuk di Sarimukti berkurang.

DPRD Jabar Minta Kepastian Kuota setelah 25 November

Tedy menilai kepastian kuota menjadi dasar bagi empat daerah untuk memperkuat penanganan sampah dari sumbernya. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah memperhitungkan lonjakan volume sampah saat musim hujan, yang menurut perkiraan BMKG mulai masuk merata di Jawa Barat, termasuk Bandung Raya, pada pertengahan November 2026.

Dalam penanganan lintas wilayah, Tedy meminta Pemprov Jabar mengambil peran koordinasi agar strategi pengelolaan sampah tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia juga mendorong pemerintah daerah memaksimalkan fasilitas TPS 3R, budidaya maggot, serta peralatan pengolahan sampah yang sudah tersedia.

Tedy turut mengapresiasi program insentif Pemkot Bandung bagi petugas Gasla, petugas pemilah dan pengolah sampah organik. Target pengolahan sampah organik petugas Gasla yang semula 25 kilogram kini mulai meningkat menjadi 50 kilogram.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, sebelumnya menegaskan kawasan Bandung Raya masih menghasilkan sekitar 5.000 ton sampah setiap hari. Pemprov Jabar menargetkan berbagai langkah penanganan mampu menjaga operasional Sarimukti hingga akhir 2029, sebelum pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPPAS Legok Nangka beroperasi penuh pada 2030. Instalasi pengolahan sampah lama dengan teknologi pirolisis ditargetkan mulai dipasang pada akhir 2026 dan beroperasi pada 2027 dengan kapasitas sekitar 1.000 ton per hari.

Di tengah ancaman overload itu, persoalan sampah juga terasa di dalam kota. Sampah di kawasan Tegalega Bandung sempat menumpuk hingga 130 ton setelah dua mesin pengolah mati. Sementara BMKG memperkirakan hujan lebat di Jawa Barat berpotensi hingga 15 November, yang menurut DPRD Jabar perlu diperhitungkan karena volume sampah biasanya meningkat saat musim hujan.

Sumber: Koran Mandala, BSI News, Pemprov Jawa Barat