Gibran niat mundur dari kursi Wakil Presiden disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kabar itu dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Selasa sore, setelah pertemuan kedua pemimpin itu berlangsung sekitar dua setengah jam.

Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan itu Gibran menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai respons atas dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya. “Di antara dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama tentunya dengan Bapak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo, seperti disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Istana sekaligus meluruskan kabar yang beredar bahwa Prabowo menolak niat tersebut. Menurut Prasetyo, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran. Gibran pun memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumennya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam konferensi pers terpisah di Istana Wakil Presiden pada Selasa sore, Gibran tidak menyinggung soal niat mundurnya, tetapi membenarkan bahwa Prabowo memberinya saran. Salah satunya, kata Gibran, adalah tetap memperjuangkan keabsahan ijazahnya di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.

Gibran Niat Mundur Wapres di Tengah Polemik Ijazah

Niat mundur itu muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang telah bergulir ke ranah hukum. Pada 30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran dan menyatakan surat itu tidak sah. Surat keterangan tersebut diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 dan dipakai sebagai salah satu syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Gugatan itu diajukan advokat Subhan Palal.

Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri. Putusan-putusan itu kemudian memicu desakan politik di parlemen. Putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan Gibran tidak sah telah diberitakan FlashNews pada 31 Oktober lalu.

Tekanan itu antara lain datang dari DPR. Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran, menurut anggota DPR Mardani Ali Sera seperti diberitakan CNN Indonesia. PKS sebelumnya juga telah mengkaji hak angket atas polemik ijazah Gibran, dengan opsi HMP ikut dibuka.

DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat, Gibran Masih Menjabat

Meski niat mundur sudah disampaikan, Gibran hingga Selasa malam masih berstatus Wakil Presiden. Ketua DPR Puan Maharani seusai rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II pada Selasa menegaskan hal itu. “Mas Gibran masih wapres,” kata Puan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Menurut Yusril, pengunduran diri seorang wakil presiden memerlukan mekanisme konstitusional, bukan sekadar penyampaian keinginan kepada Presiden. Bila Gibran memutuskan mundur secara resmi, diperlukan pernyataan tertulis yang ditujukan kepada MPR. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur, bila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan Presiden paling lambat dalam 60 hari.

Gibran sendiri, dalam keterangannya, menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang terjadi. “Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujarnya. Pada hari yang sama, Selasa (10/11), Gibran juga menghadiri upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta.

Sampai Selasa malam, belum ada pengumuman resmi bahwa pengunduran diri Gibran telah berlaku. Yang dikonfirmasi Istana baru sebatas penyampaian niat mundur itu, dan publik kini menunggu langkah berikutnya.

Sumber: CNA Indonesia dan Magdalene