SOREANG — Pengungkapan kasus TPPO Polresta Bandung bermula dari laporan orang tua salah seorang korban. Dua remaja perempuan, SSA (19) dan KL (18), dijanjikan pekerjaan di Malaysia dengan penghasilan sekitar Rp30 juta per bulan, tetapi justru diduga dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial setelah tiba di negara itu.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam perekrutan dan pemberangkatan korban, yakni AF (24) dan IY (24). Keduanya ditampilkan dalam ekspos kasus di Mapolresta Bandung, Soreang, Senin (9/11/2026). Sementara itu, dua orang lain yang diduga terlibat, WY dan IR, masih berada di Malaysia dan ditangani pihak imigrasi setempat.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto menjelaskan, tawaran pekerjaan itu disebarkan melalui media sosial dengan iming-iming penghasilan besar. Korban yang tertarik kemudian diarahkan berkomunikasi dengan para tersangka, lalu diberangkatkan tanpa dokumen perjalanan yang sah.

“Kasus ini bermula dari adanya tawaran pekerjaan melalui media sosial dengan iming-iming penghasilan kurang lebih Rp30 juta. Namun dalam prosesnya, korban diduga direkrut untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Malaysia,” ujar Tri.

Tawaran Kerja Lewat Grup WhatsApp Tembak Langit

Berdasarkan penyelidikan polisi, dugaan praktik perdagangan orang itu bermula pada akhir Juni 2026. Tersangka AF diduga mengunggah tawaran pekerjaan bagi perempuan yang bersedia ditempatkan di luar negeri melalui grup WhatsApp bernama Tembak Langit.

Korban SSA yang tertarik kemudian menjalin komunikasi dengan AF. Ia lalu diarahkan menghubungi IY dan mendatangi rumah IY di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Korban sempat tinggal beberapa hari di rumah tersebut sambil menunggu jadwal keberangkatan.

Sebelum berangkat, korban mendapat informasi bahwa seluruh kebutuhan keberangkatan, termasuk pembuatan paspor, akan ditanggung pihak perekrut. Namun paspor itu tidak kunjung dibuat. Pada 11 Juli 2026, korban justru diarahkan berangkat dari Kabupaten Bandung menuju Jakarta, lalu melanjutkan perjalanan ke Pontianak. Dari sana, korban dijemput layanan perjalanan yang telah disiapkan dan diduga masuk ke wilayah Malaysia secara tidak resmi.

Setibanya di Malaysia, korban ditempatkan di kediaman WY dan IR yang lokasinya tidak jauh dari kawasan lokalisasi. Penyidik menduga IR mengatur sistem kerja serta pembagian hasil, di mana korban hanya menerima sekitar 50 persen pendapatan. Ada pula dugaan penjeratan utang: IY memberi korban telepon genggam yang pembayarannya dipotong dari penghasilannya selama bekerja.

Merasa menjadi korban eksploitasi, SSA akhirnya melaporkan peristiwa itu kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Malaysia. Otoritas Malaysia lalu menindaklanjuti laporan itu, menemukan sejumlah WNI korban, dan memulangkan mereka melalui koordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) serta kepolisian.

TPPO Polresta Bandung Berujung Ancaman 15 Tahun Penjara

Dalam pemeriksaan, AF mengaku menjalankan perekrutan itu bersama IY atas arahan kakaknya di Malaysia. Ia menyebut menerima bayaran Rp1 juta untuk setiap korban yang berhasil diberangkatkan. AF juga mengaku telah mengantar korban ke bandara sebanyak empat kali dalam setahun terakhir.

Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain dua unit telepon genggam, bukti percakapan antara korban dan para tersangka, foto perjalanan, serta dokumen terkait keberangkatan.

Para tersangka dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Mereka juga dijerat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 81 juncto 69 serta Pasal 83 juncto 68), dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp15 miliar.

Tri menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan perkara ini, termasuk menelusuri pihak-pihak yang masih berada di luar negeri. Ia mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran kerja luar negeri bergaji tidak wajar yang penempatannya tidak melalui prosedur resmi.

Sebelumnya, Polda Jabar juga membongkar jaringan live pornografi berbayar di Bandung yang melibatkan perekrutan perempuan.

Sumber: Tribratanews Polda Jabar, Ketik.com, Detikcom via MediaKompeten.