BANDUNG — Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung memadati depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (28/10/2026), dalam aksi demo mahasiswa DPRD Jabar yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98. Pesan yang mereka bawa satu: pemerintah diminta mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Massa yang datang antara lain berasal dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan Himpunan Mahasiswa Persis (Hima Persis). Mereka berkumpul membentuk lingkaran, bergantian menyampaikan orasi, lalu menyerahkan daftar tuntutan di gerbang gedung dewan. Sejumlah spanduk dan poster dibentangkan sepanjang aksi, sementara arus lalu lintas di sekitar Diponegoro tetap dijaga aparat agar penyampaian aspirasi berjalan tertib.

Ketua Senat Mahasiswa STHB, Alhady, menjelaskan bahwa tuntutan yang dibawa massa berpusat pada tiga bidang: pendidikan, kesehatan, dan hukum. Menurutnya, ketiga bidang itu selama ini paling dirasakan langsung oleh masyarakat, namun penanganannya dinilai belum memuaskan.

Karhutla, MBG, dan Lapangan Kerja Jadi Sorotan

Di bidang kesehatan dan penanganan bencana, massa mendesak pemerintah bertindak lebih serius terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka meminta korporasi yang terbukti lalai di titik kebakaran diaudit, diproses hukum, dan dicabut izinnya. Jaminan layanan bagi warga terdampak pun dituntut, mulai dari memastikan BPJS bisa digunakan di posko, penyediaan masker, hingga evakuasi kelompok rentan. Massa juga meminta pemerintah membuka akses bantuan internasional untuk penanganan bencana.

Di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, sorotan mengarah pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa meminta operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dihentikan sementara sampai lolos uji laboratorium. Audit independen berkala yang melibatkan BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Ombudsman juga dituntut, bersamaan dengan desakan agar anggaran yang selama ini dipakai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari anggaran pendidikan dialihkan untuk tunjangan guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

Tuntutan di bidang ini juga menyentuh soal lapangan kerja. Massa meminta pemerintah mempublikasikan data penciptaan lapangan kerja yang sudah diverifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), memberi insentif pajak dan keringanan listrik bagi perusahaan yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), menstabilkan harga pangan lewat operasi pasar Bulog dan pemangkasan rantai distribusi, serta menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan inflasi. Dalam orasinya, massa mengingatkan janji kampanye soal pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan.

Tuntutan Demo Mahasiswa DPRD Jabar soal Demokrasi dan Hukum

Di bidang demokrasi dan penegakan hukum, massa meminta kekerasan terhadap aktivis dan pembuat konten dihentikan, kebebasan beribadah dijamin, dan persekusi terhadap rumah ibadah ditindak. Mereka juga mendesak setiap draf rancangan undang-undang dibuka ke publik dengan waktu partisipasi minimal 30 hari, rapat-rapat DPR digelar terbuka, dan pembahasan RUU secara kilat tanpa partisipasi publik dihentikan. Data perkara korupsi dan kekerasan aparat diminta dibuka, sementara sanksi etik maupun pidana terhadap aparat pelanggar hak asasi manusia harus dijalankan lewat peradilan terbuka.

Seorang mahasiswa lainnya, Hegya Rifandy, menyebut aksi ini lahir dari keresahan atas kondisi Indonesia saat ini. Ia mengatakan mahasiswa sudah beberapa kali turun ke jalan, tetapi berbagai persoalan yang disuarakan belum juga membaik. Aksi 28 Oktober ini sendiri merupakan kelanjutan dari demonstrasi 20 Oktober 2026, yang digelar tepat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan — rangkaian aksi yang sebelumnya juga berujung pada penetapan tersangka atas penyerangan terhadap polisi di Simpang Dago (baca: 13 mahasiswa jadi tersangka penyerangan polisi di Simpang Dago).

Momentum Sumpah Pemuda dipilih bukan tanpa alasan. Bagi para mahasiswa, 28 Oktober adalah pengingat bahwa suara anak muda pernah menjadi penentu arah bangsa — dan kini mereka kembali memakainya untuk menagih janji-janji yang belum ditepati.

Sumber: Tribun Jabar, Diksiber Jabar.