CIMAHI — Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan sekitar Rp3 miliar sebagai bagiannya dalam skema subsidi operasional BRT Bandung Raya. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang, saat dikonfirmasi pada Rabu, 28 Oktober 2026, dan menjadi kabar terbaru dari proyek angkutan massal yang melintasi kawasan Bandung Raya.

Dana tersebut masuk dalam skema Public Service Obligation (PSO), yakni pola urunan antardaerah untuk menutup selisih biaya operasional angkutan umum. Menurut pemberitaan detikJabar, dana dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat akan dipakai untuk menopang operasional, antara lain dukungan tarif, gaji pengemudi, bahan bakar, dan operasional armada. Dengan skema itu, bus diharapkan tetap bisa berjalan dengan tarif yang terjangkau, tanpa seluruh bebannya ditanggung operator semata.

Bagi Cimahi, kehadiran BRT bukan sekadar proyek transportasi. Jalan arteri di kota ini menjadi salah satu ruas yang dilalui BRT Bandung Raya, sehingga layanan tersebut menyentuh langsung mobilitas harian warga yang bergerak antara Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Proyek ini sendiri digagas sebagai salah satu upaya mengurai kemacetan Bandung Raya yang kian padat pada jam-jam sibuk.

26 Titik Pemberhentian di Cimahi

Dalam rencana awal, BRT Bandung Raya akan memiliki 26 titik pemberhentian di wilayah Kota Cimahi. Namun, tidak semuanya berwujud bangunan halte di koridor. Sebagian titik hanya akan dilengkapi totem dan rambu penanda, menyesuaikan kondisi dan status jalan di lokasi masing-masing.

Rinciannya, 12 titik berada di jalan kota, 2 titik di jalan provinsi, dan 12 titik di jalan nasional. Pembagian ini penting karena menentukan siapa yang berwenang atas ruas jalan tersebut, sekaligus memengaruhi bentuk fasilitas yang bisa dibangun di tiap titik. Pembangunan halte di koridor beserta fasilitas pendukungnya — termasuk rambu dan marka jalan — menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan dalam satu paket pekerjaan.

Di Kota Bandung, pembangunan halte di koridor sudah mulai berjalan di sejumlah titik, sementara fasilitas pendukung di daerah lain yang dilalui BRT direncanakan menyusul. Artinya, warga Cimahi masih perlu menunggu giliran pembangunan fisiknya, meski kepastian soal porsi subsidi operasional dari kotanya sudah lebih dulu mengemuka.

Bagian dari Urunan Regional

Angka Rp3 miliar dari Cimahi tidak berdiri sendiri. Sejak Agustus 2026, skema PSO BRT Bandung Raya memang dibahas sebagai urunan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Kota Bandung kala itu menyiapkan anggaran hingga sekitar Rp56 miliar, dengan pembayaran yang masih menunggu kesepakatan bersama soal mekanisme dan besaran kontribusi tiap daerah.

Layanan yang masuk kategori BRT sendiri sudah berjalan sejak 1 hingga 31 Agustus 2026 melalui Metro Jabar Trans dan feeder-nya. Konteks itu menjelaskan mengapa pengumuman Cimahi pada akhir Oktober ini relevan: satu per satu daerah yang dilalui mulai menegaskan porsi kontribusinya, selagi perhitungan bersama atas tagihan operator terus direkonsiliasi.

Yang belum terjawab dari pemberitaan detikJabar adalah tahun anggaran dan jadwal pencairan dana Rp3 miliar tersebut. Artikel itu memakai rumusan rencana — Cimahi akan menyiapkan dana — tanpa menyebut periode pencairan. Karena itu, warga sebaiknya menunggu pengumuman resmi lanjutan dari Pemkot Cimahi atau Dishub setempat sebelum menganggap dana itu sudah cair atau layanan penuh sudah beroperasi.

Terlepas dari itu, sinyalnya jelas: Cimahi tidak ingin hanya menjadi daerah yang dilintasi. Dengan menyiapkan subsidi operasional, kota ini ikut menanggung biaya agar BRT Bandung Raya benar-benar bisa menjadi pilihan harian — bukan sekadar proyek yang melintas di jalan arteri, melainkan layanan yang berhenti, mengangkut, dan mengantar warganya setiap hari.

Sumber: detikJabar, 28 Oktober 2026 (pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi); ANTARA Jawa Barat dan Tribun Jabar yang memberitakan nilai Rp3 miliar yang sama; pemberitaan sebelumnya tentang skema PSO BRT Bandung Raya, Agustus 2026.