Konflik kebun teh Malabar Pangalengan memanas setelah ribuan tanaman teh produktif di Afdeling Kertamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, diduga dirusak dalam dua kejadian beruntun pada 26 dan 28 Oktober 2026. PT Perkebunan Nusantara I (PTPN) Regional 2 menyebut sekitar 4.500 tanaman teh mengalami pemotongan dan perusakan, dan kini Polresta Bandung menangani laporan yang diajukan kedua belah pihak.

Perusakan pertama diketahui pada Senin, 26 Oktober 2026, di Blok Cijempe II, ketika sekitar belasan orang diduga merusak tanaman teh di lahan seluas kurang lebih 0,4 hektare. Dua hari kemudian, Rabu, 28 Oktober 2026, perusakan diduga terulang: sekitar 25 orang disebut menggergaji tanaman teh, hingga tim perkebunan bersama petugas keamanan mendatangi lokasi untuk mencegah kerusakan meluas.

Sembilan orang sempat diamankan tim perkebunan. Namun perjalanan membawa mereka ke kantor polisi berujung kericuhan: kendaraan tim perkebunan disebut dicegat sekitar 200 orang yang disebut berasal dari Aliansi Petani Pangalengan, dan ban kendaraan digembosi. Asisten Afdeling Kertamanah, Sahdida Muktadin, dilaporkan mengalami dugaan penganiayaan hingga memar di wajah dan tubuh, lalu diamankan di Polsek Pangalengan, sementara sembilan orang yang sempat diamankan dilaporkan melarikan diri.

Konflik Kebun Teh Malabar Pangalengan: Dua Laporan Saling Berhadapan

Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jawa Barat mendampingi karyawan PTPN I Regional 2 melaporkan dugaan tindak pidana itu ke Polresta Bandung pada Kamis, 29 Oktober 2026. Laporan dugaan perusakan diajukan atas nama pelapor Aria Rahardi, sedangkan laporan dugaan kekerasan dan pengancaman atas nama pelapor Sahdida Muktadin. Laporan yang didampingi FPLH itu menyebut sekitar 5.000 pohon teh mengalami kerusakan.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Tri Suhartanto, membenarkan pihaknya menerima laporan resmi terkait dugaan perusakan lahan dan pengancaman. Kedua belah pihak telah melayangkan laporan resmi ke Polsek Pangalengan: satu laporan soal pengancaman, satu lagi soal perusakan lahan. Menurutnya, persoalan ini tidak lepas dari masalah komunikasi dan kemungkinan misinformasi antara petani sayur dan perusahaan, dan situasi di lokasi kejadian kini berangsur kondusif. Polisi menyatakan akan menjembatani komunikasi demi solusi yang menguntungkan kedua pihak, sambil penyelidikan berjalan.

Dari sisi perusahaan, Kepala Bagian Hukum PTPN I Regional 2, Herman Darmawan, menegaskan perusahaan akan menempuh jalur hukum atas dugaan perusakan aset perkebunan. Ia menyebut perusakan barang milik pihak lain dapat berkonsekuensi hukum sebagaimana diatur Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Herman juga menyebut adanya dugaan pihak yang memengaruhi masyarakat, namun hal itu masih memerlukan pembuktian lewat penyelidikan. Dari total blok seluas 12 hektare, area yang rusak di Afdeling Kertamanah mencapai sekitar 0,48 hektare.

Pemetik Teh Kehilangan Penghasilan, Lingkungan Jadi Taruhan

Di balik angka kerusakan, para pemetik teh merasakan dampak langsung. Pengawas Pemetikan Afdeling Kertamanah, Nani, mengaku prihatin karena kebun teh menjadi sumber mata pencaharian anak buahnya. Pemetik teh Andri Priatna, yang sudah 25 tahun bekerja sebagai karyawan panen, menyebut upahnya anjlok: dari sebelumnya bisa mencapai Rp3 juta, pada bulan terakhir hanya sekitar Rp500 ribu.

Koordinator Lapangan Pemeliharaan Teh, Wulan Nurlianti, menyebut kerusakan juga terjadi di blok lain, seperti sekitar 2.000 tanaman di Pajaten, dan akumulasi laporan kerusakan di sejumlah lokasi mencapai sekitar 13.000 tanaman. Menurutnya, alih fungsi lahan teh menjadi hortikultura memunculkan kekhawatiran lingkungan, yang dikaitkan dengan banjir lumpur Desember 2025 yang berdampak pada tujuh kampung di Desa Margamulya dan Desa Pangalengan, serta krisis air pada musim kemarau 2026.

Kekhawatiran itu diamini Ketua FPLH Jawa Barat, Thio Setiowekti, yang menilai kerusakan perkebunan di Pangalengan berkaitan dengan fungsi tangkapan air di hulu Citarum. Pembukaan lahan tanpa mempertimbangkan fungsi ekologis, katanya, berpotensi meningkatkan limpasan lumpur dan sedimentasi ke waduk-waduk sepanjang aliran Citarum. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun mengingatkan agar tanaman berakar kuat yang berfungsi konservasi tidak ditebang, karena alih fungsi menjadi kebun sayur di lereng gunung dapat memicu longsor.

Sumber: Tribratanews Polda Jabar, Warta Parahyangan, dan KejakimpolNews.