Warga Kota Bandung memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis Halo JPN di CFD Dago Bandung pada Minggu pagi, 1 November 2026. Stan Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dibuka Kejaksaan Agung di kawasan Jalan Ir. H. Djuanda itu didatangi warga yang membawa beragam persoalan hukum sehari-hari, mulai dari waris dan pertanahan hingga perlindungan hak cipta.

Kegiatan ini digelar Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, dan Kejaksaan Negeri se-Bandung Raya. Selain menyosialisasikan layanan daring HaloJPN, panitia membuka pos pelayanan hukum langsung supaya warga dapat bertanya tatap muka tanpa harus datang ke kantor kejaksaan.

Warga Manfaatkan Konsultasi Hukum Gratis Halo JPN di CFD Dago Bandung

Etrama, warga Dago Atas, datang dengan pertanyaan soal lagu ciptaannya. Ia khawatir karyanya dipakai musisi lain tanpa izin begitu lagunya viral. Setelah berbincang dengan petugas di stan, ia mengaku penjelasan yang diterimanya gamblang dan mudah dipahami.

Cerita serupa datang dari Evi, warga Sadang Serang, yang berkonsultasi soal pembagian waris untuk anak-anaknya. Ia mengaku pulang dengan gambaran yang lebih jelas tentang langkah yang harus ditempuh dan tempat mengadu, serta berharap layanan semacam ini lebih sering digelar karena masih banyak warga yang awam soal hukum.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, R. Narendra Jatna, menjelaskan bahwa masyarakat selama ini lebih mengenal jaksa lewat penyidikan dan penuntutan. Padahal, kata dia, Jaksa Pengacara Negara juga melayani bidang perdata dan tata usaha negara. HaloJPN dihadirkan sebagai sarana bertanya yang mudah, transparan, dan tanpa dipungut biaya, baik lewat layanan daring maupun tatap muka seperti di CFD Dago.

Narendra menegaskan batas layanan itu: HaloJPN adalah konsultasi dan informasi hukum, bukan pendampingan di persidangan dan bukan pula konsultasi perkara pidana. Persoalan yang paling banyak ditanyakan warga, menurut dia, berkisar pada perkawinan, pertanahan, hukum keluarga, dan informasi hukum lainnya.

Akses Hukum Diminta Terus Diperluas

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kesadaran hukum warga kota terus meningkat dan harus diimbangi dengan akses informasi yang semakin luas. Ia mencontohkan ketua RW di Kelurahan Pajajaran yang menggugat keputusan lurah soal pembatalan pelantikannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kesadaran semacam itu, kata Farhan, tidak boleh berhenti dan akses informasi hukum harus terus dibuka ke mana-mana.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Mohammad Teguh Darmawan, menyambut positif kehadiran tim JPN di ruang publik. Selama ini layanan tersebut lebih banyak diakses secara daring, sehingga kehadiran langsung di tengah keramaian CFD memberi kesempatan bagi warga untuk bertanya tanpa sekat birokrasi.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Sekretaris Jamdatun Sila H. Pulungan, Direktur Pertimbangan Hukum Irene Putrie, Direktur Tata Usaha Negara Yuni Daru Winarsih, serta para Kepala Kejaksaan Negeri se-Bandung Raya. Dalam sambutannya, Narendra mengajak seluruh jajaran Jamdatun, Kejati Jawa Barat, dan Kejari se-Bandung Raya untuk aktif menyosialisasikan HaloJPN sekaligus menjaga kualitas pelayanan sesuai kewenangan yang berlaku.

Pengembangan aplikasi HaloJPN sendiri terus berjalan, antara lain lewat kerja sama dengan Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Daskrimti) serta penataan data pelayanan yang terintegrasi. Aplikasi tersebut kini juga tercatat resmi sebagai Barang Milik Negara, sehingga proses penerimaan permohonan hingga pemberian jawaban hukum menjadi lebih terukur dan responsif. Bagi Narendra, pemahaman hukum yang baik adalah langkah pencegahan yang penting agar warga dapat menghindari dan menyelesaikan persoalan hukum secara tepat.

Sumber: SatuNews, AndoraNews, Adhyaksa Digital.